magista scarpe da calcio Kota Malang Pilot Project Optimalisasi Pajak Daerah


Kota Malang Pilot Project Optimalisasi Pajak Daerah


MALANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat kembali memilih Kota Malang sebagai pilot project optimalisasi pajak daerah di Jawa Timur. Untuk itulah, BPKP  menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertajuk ‘Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran’ di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang selama tiga hari, mulai 14-16 Mei .
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menyambut baik hal ini. Kegiatan tersebut bisa menjadi sarana sharing ilmu guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas pajak daerah.
“Dari bimtek ini, semoga membuat kami selaku petugas pajak daerah bisa makin kompeten dalam menjalankan tugas. Karena kompetensi bisa diperoleh dari berbagai cara, seperti dari pengalaman kerja, memperoleh portofolio atau referensi pendukung serta dari pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, contohnya melalui bimtek,” kata Ade.
Meski tengah mengikuti Diklat PIM II di Balai Diklat ASN Surabaya, Ade sengaja menyempatkan hadir dalam acara itu. Hal ini sebagai wujud komitmen nyata para petugas pajak daerah dalam mengimplementasikan inovasi demi inovasi baru. Khususnya dalam menjalankan tupoksi sebagai petugas pemungut pajak dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Sebenarnya tiga hari pelaksanaan masih kurang. Semoga ke depannya ada bimtek lanjutan, yang tentunya bersifat tematik dan kondisional, sehingga kemampuan kami juga terus bertambah dan ter-update,” sambung Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Tim BPKP perwakilan Jatim dan supervisor dari BPKP Pusat, yang terdiri dari Priyanta Eka Nugraha AK.CA, Abdul Muttaqien SE, MM, AK.CA, Thomas Sulistyo Budi SE dan Sri Hariyati SE juga memberikan usulan berupa resume hasil bimtek kepada Pemkot Malang.
Di antaranya, menyangkut peningkatan kompetensi petugas pajak, urgensi adanya akuntan di BP2D serta pentingnya komitmen tinggi dari unsur pimpinan Pemkot Malang dan seluruh jajaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
Beberapa resume antara lain, uji kejujuran dan kepatutan bagi Wajib Pajak (WP) dengan standar regulasi yang jelas dan terbaru.
“Sesuai perintah Bapak Pjs Wali Kota Malang,  saat ini kami juga terus berupaya berinovasi dan mengoptimalkan sistem sarana prasarana berbasis IT yang menunjang kompetensi petugas pajak dan segala macam mekanisme perpajakan daerah. Saat ini sedang kami uji cobakan dan akan segera dijalankan dalam waktu dekat,” terangnya.
Dalam mewujudkan Kota Malang sebagai smart city, inovasi baru yang bakal diluncurkan BP2D berikutnya adalah Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah alias ‘SAMADE’. Rencananya launching di Balai Kota Malang pada Senin (21/5) mendatang.
“Aplikasi ini bakal semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang perpajakan daerah secara aktual dan efisien. Mulai dari informasi terkait objek pajak, informasi tagihan dan tunggakan, informasi sistem pembayaran dan pengumuman pajak daerah,” jelasnya.
Dalam waktu dekat juga akan segera dioptimalkan sistem BPHTB Online (e-BPHTB) yang membuat pelayanan pajak daerah jauh lebih cepat, transparan, jujur dan tanpa biaya tambahan apapun. Selain mempercepat alur dan proses pengurusan pajak, juga demi meminimalisir resiko dan penyalahgunaan wewenang, baik oleh petugas pajak, PPAT, Wajib Pajak maupun oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Kemudahan-kemudahan tersebut guna mengakomodir para WP yang terjebak keterbatasan waktu, jarak dan kesibukan aktivitas lain supaya tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu,” tegas Ade yang pernah menjabat Kabag Humas Setda Kota Malang.
Auditor BPKP, Abdul Muttaqien, SE, MM, AK.CA yang hadir sebagai koordinator tim BPKP perwakilan Jatim dalam bimtek pajak kali ini turut menyampaikan rekomendasi dan dukungannya.
“Saya rasa ini memang wacana yang perlu direalisasikan. Yang jelas, untuk bisa memperoleh data terkait yang valid, perlu dilakukan inventarisasi untuk meyakinkan kondisi sesungguhnya objek dan subjek pajak dalam daftar piutang pajak daerah,” tambahnya.
Sementara sebagai landasan hukumnya, kebijakan ini harus ditetapkan oleh kepala daerah. Karena itu strategi ini bisa dilanjutkan dan implementatif untuk dilaksanakan. (aim/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top