Kota Malang Tunggu Formasi PPPK dari Pusat

MALANG - Pengadaan atau pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Malang tidak mengikuti jadwal nasional. Hari ini pembukaan pendaftaraan rekrutmen PPPK secara nasional. Kota Malang tidak membuka dikarenakan memiliki jadwal berbeda.
Hal ini disampaikan Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto saat dikonfirmasi Malang Post soal kepastian buka tidaknya perekrutan PPPK di Kota Malang.
“Kami sudah mengusulkan untuk formasinya akan tetapi masih  belum dapat dipublish karena keputusan pusat belum turun,” kata Widianto.
Dikatakannya, usulan formasi sudah dilakukan dan dipetakan berkaitan pada kebutuhan OPD masing-masing. Namun begitu jadwal pembukaan dan pengumumannya kepada masyarakat tidak serta merta sama denga nasional.
Ditegaskannya, Pemkot telah mengajukan usulan formasi PPPK ke pusat yang pada waktunya nanti akan dilansir setelah ada kepastian kuota yang diberikan pusat untuk kota Malang.  
"Setelah ada kepastian,  baru akan dilakukan langkah pentahapan berikutnya,” jelas pria ramah ini.
Menurut informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang yang didapat Kota Malang hanya tinggal menunggu keputusan kuota formasi yang diakomodir oleh pusat. Usai itu, barulah pelaksanaan perekrutan dan tahapan-tahapan dijalankan. 
Hal ini menegaskan jika besok Kota Malang memang tidak melakukan pelaksanaan pendaftaran PPPK seperti yang diumumkan secara nasional. 
Sebelumnya Wali Kota Malang Drs H Sutiaji pun menegaskan, Pemkot Malang berharap pihaknya mendapatkan kuota lebih di bidang pendidikan. Mengingat kebutuhan tenaga guru sangat dibutuhkan Kota Malang karena dirasa masih kurang. 
“Ya kalau semua bisa dapat formasi alhamdulillah. Kita tetap prioritaskan untuk K2” jelasnya. 
Ia kembali menegaskan terkait usulan dan kebutuhan formasi PPPK di Kota Malang pihaknya masih memetakan. Hal ini dilakukan saat ada dan tidak adanya penerimaan PNS atau PPPK. 
Pasalnya, tambah Sutiaji, hal ini menjadi tugas pemerintah. Sementara khusus PPPK ini, Sutiaji masih perlu melakukan koordinasi lebih dalam di internal maupun ke kementrian. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :