Kuasa Hukum DPRD, Ajukan Penangguhan Kedua


MALANG - Nasib bon tahanan KPK untuk memperlancar roda legislatif di Kota Malang masih belum jelas. Kuasa hukum 14 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka, Dr Solehoddin SH MH, segera mengajukan penangguhan penahanan kedua. Ini menyusul adanya perpanjangan penahanan terhadap para tersangka dari DPRD Kota Malang.
 “Saya sebagai kuasa hukum mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk perpanjangan yang sedang berjalan yakni perpanjangan penahanan klienku semua. Insya Allah kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kedua,” papar Soledoddin kepada Malang Post kemarin.
Pengalihan penanganan dirasa akan diajukan pihaknya kepada KPK. Yakni mengalihkan status kliennya sebagai tanahan negara menjadi tahanan kota. Sehingga, ketika anggota dewan ini menjadi tahanan kota, mereka tetap bisa melakukan kegiatan kedewanan.
Soleh menegaskan tim kuasa hukum dan keluarga menjamin para tersangka jika mereka menjadi tahanan kota.
“Ya ini masih usulan saya belum keputusan tim,” pungkasnya.
Ya, proses perjalanan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 yang menyeret belasan anggota DPRD Kota Malang terus bergulir. KPK baru saja menngumumkan adanya perpanjangan penahanan terhadap 10 orang anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka.
10 anggota DPRD Kota Malang yakni Suprapto, HM Zainuddin, Mohan Katelu, Salamet, Rahayu Sugiarti, Hery Subiantono, Sukarno, Abd Rachman, Ya'qud Ananda Gudban, dan Heri Pudji Utami.Perpanjangan tersebut dilakukan penyidik untuk memperdalam bukti-bukti keterlibatan para tersangka.
"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dari tanggal 16 April sampai dengan 5 Mei 2018 untuk tersangka tindak pidana korupsi (TPK) suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui rilis resminya belum lama ini.
Perpanjangan tersebut juga dilakukan meski masa penahanan pertama belum terlewati. Menurut catatan Malang Post 10 tersangka itu resmi menjadi tahanan KPK sejak 27 Maret dan 28 Maret lalu.
Dalam masa penahanan yang sama, sebenarnya terdapat dua tersangka lain yang masuk rutan. Yakni MA (Moch Anton) dan WHA (Wiwik Hendri Astuti). Namun, keduanya tidak termasuk yang diperpanjang masa penahanannya.
"Masih 10 saja yang diproses," tegas Febri saat ditanya mengenai anggota dewan yang lain.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, H Moch Anton sempat mengalami kondisi fisik yang tidak baik dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Begitu pula dengan Wiwik Hendri Astuti yang Informasi nya sedang jatuh sakit.

Berita Lainnya :