Mantan Sekda Dipenjara Tiga Tahun, Juga Ganti Rp 550 Juta


MALANG - Mantan Sekda Kota  Malang Cipto Wiyono  harus menjalani hari tuanya di balik jeruji besi. Pengadilan Tipikor Surabaya menghukum Cipto dengan vonis tiga tahun penjara dan bayar kerugian negara Rp 550 juta, Selasa (13/8). Berbagai fakta selama persidangan Cipto juga dibahas di KPK.
Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris SH menyatakan, Cipto dinyatakan bersalahan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ia terbukti memberikan uang suap terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 pada tahun 2015 lalu untuk melancarkan pembahasan APBD Perubahan. 
Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat mantan Sekda Kota Malang tahun 2015 itu secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyuapan. Yakni sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) KPK.
"Menjatuhkan pidana selama tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama menjalani masa tahanan," ujar majelis hakim.
Cipto dianggap memenuhi tindak pidana sebagaimana dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Yakni tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tidak hanya penjara, hakim juga mewajibkan agar terdakwa mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 550 juta.  Cipto  diketahui baru membayar Rp 350 juta untuk mengganti kerugian negara tersebut.
Kalau tak dibayar, maka hartanya akan disita. ,Jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana empat bulan penjara. Cipto juga dicabut hak politiknya selama dua tahun.
Menanggapi vonis hakim ini, dalam perisdangan Cipto langsung menyatakan menerima. Dia mengakui yang dilakukannya tersebut salah meski sebagai bawahan dia hanya menuruti perintah dari atasannya.
JPU KPK, Arif Suhermanto saat dimintai tanggapan mengatakan pihaknya menerima putusan hakim. Sebab, vonis yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan tuntutan yang diajukan jaksa sebelumnya.
"Kami juga terima karena vonisnya sama dengan tuntutan yakni 3 tahun penjara. Yang berbeda hanya subsidernya saja. Kami menuntut enam  bulan kurungan, hakim menjatuhkan dua bulan kurungan. Sedangkan pencabutan hak politik, kita tuntut empat  tahun divonis dua  tahun," tegasnya.
Berbagai fakta yang terungkap dalam sidang Cipto, kata Arif dikoordiasikan dengan KPK. Baik untuk dikembangkan ataupun dijadikan pertimbangan lain.  “Tentu apa yang ada di persidangan selama ini tetap akan menjadi bahan dan fakta yang dimiliki KPK,” tegasnya.
Menurut catatan Malang Post dalam persidangan yang diikuti Cipto Wiyono, memang erat dengan perkara suap anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019. Yakni  terkait uang pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 900 juta.
Uang ini untuk memperlancar pembahasan APBD  Perubahan pada tahun 2015. Tidak hanya itu Cipto juga dikaitkan dengan uang fee satu persen dalam pembahasan APBD Kota Malang tahun anggaran2015. Juga, uang Rp 300 juta dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik Pemkot Malang. Yakni TPA Supit Urang.
Sebelumnya, dalam tuntutan JPU KPK, Cipto dianggap melakukan tindak pidana penyuapan bersama mantan Wali Kota Malang, Moch Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistiyono.  (ica/van)

Berita Terkait