Mendagri Turun Tangan

 
MALANG - Pemerintah pusat akhirnya turun tangan atasi kebuntuan manajemen pemeritahan di Kota Malang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera kirim surat ke DPRD Kota Malang berisi solusi untuk para wakil rakyat itu. Apalagi kinerja perangkat kerja dewan sudah stagnan sejak pekan lalu. 
“Sudah ada solusinya. Surat segera dikirim ke DPRD Kota Malang,” kata Tjahjo Kumolo kepada Malang Post via telepon, tadi malam.  Hanya saja Tjahjo belum bersedia memberi penjelasan secara detail tentang isi surat yang dimaksudnya itu. Kemarin sempat beredar kabar tentang sejumlah skenario untuk atasi kebuntuan pengelolaan tatanan pemerintahan di Kota Malang. Di antaranya ‘meminjam’ alias bon anggota dewan yang sedang ditahan KPK di Jakarta.
Tujuannya untuk mengatasi kuorum sidang paripurna pengambilan keputusan di dewan. Selain itu mendorong fraksi dan partai politik yang memiliki wakil di gedung dewan untuk memilih pimpinan. Ditanya mengenai informasi ini, Tjahjo meminta untuk bersabar. 
“Tunggu saja ya kebenarannya. Itu informasi orang bertanya saya jawab, belum berwujud keputusan kok,” katanya. 
Sebelumnya, Rabu (11/4) lalu, Kemendagri menggelar pertemuan bersama Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jatim Anom Suharno, Sekda Kota Malang Wasto dan Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi. Anom Suharno mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah poin untuk mendapat persetujuan Mendagri Tjahjo Kumolo. 
“Diusulkan untuk peminjaman anggota dewan yang ditahan agar kuorum. Tetapi masih usulan,” ungkapnya. 
Selain itu ada pula opsi Pemprov Jatim dan Pemkot Malang mengimbau adanya pergantian pejabat di dewan secepatnya. Sementara opsi lain yang juga diusulkan yakni penerapan diskresi jika opsi peminjaman tahanan dan pergantian pejabat DPRD Kota Malang belum dapat terlaksana. 
Saat ditanya mengenai tindakan selanjutnya setelah  konsultasi dengan Kemendagri, Anom mengatakan pekan depan Tim Otda Pemprov Jatim turun ke Malang. Tugasnya melakukan pendampingan terhadap pemkot dan dewan. 
“Benar kami akan melakukan pendampingan untuk membicarakan hasil keputusan ataupun solusi yang ada nantinya. Saya sendiri akan datang,” tegasnya.
Terkait agenda dewan mulai lumpuh, salah satunya pembahasan LKPJ wali kota tahun anggaran 2017 dipastikan tak bisa berlanjut. Para wakil rakyat yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) LKPJ mulai kebingungan. Anggota pansus LKPJ, Choeroel Anwar mengatakan, waktu yang diberikan sesuai aturan untuk melakukan pembahasan LKPJ tinggal menghitung hari. 
“Hitungannya kan 30 hari setelah LKPJ disampaikan ke dewan. Itu sudah kurang lebih dua minggu lalu sejak diserahkan ke dewan pada 2 April,” ungkap politisi Partai Golkar ini. 
Kini, lanjut dia, waktunya semakin mepet. Kondisi ini diperparah lagi dengan mekanisme rapat kerja bersama dinas dalam pembahasan LKPJ yang sudah tak bisa dilakukan. Seharusnya dalam pekan ini Pansus LKPJ menggelar rapat bersama dinas untuk membahas semua materi dalam LKPJ. Namun dewan tak bisa memanggil dinas karena tak ada pimpinan dewan yang menandatangani surat panggilan untuk rapat kerja.  
“Ya yang mau tanda tangan siapa?. Tidak ada pimpinannya, bingung juga kan?,” keluhnya. 
Pihaknya berharap segera mendapat solusi, terutama adanya pimpinan dewan. Tidak harus posisi Ketua DPRD Kota Malang, posisi wakil-wakil dewan saja sudah cukup. Ia mengatakan hal tersebut karena proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota dewan tak bisa dilakukan secepatnya. 
“Itu saja harapannya. Ini memang butuh segera diselesaikan,” tandasnya. (ica/van/han)

Berita Lainnya :