Menristek Terseret Pidana Pemilu


MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malang Raya bekerja keras untuk mengawal proses Pileg dan Pilpres berjalan secara sportif. Sejauh ini dugaan pelanggaran pemilu yang paling fenomenal adalah dari Kota Malang. Tak tanggung-tanggung, Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, Ak, Ph.D, diduga kena pelanggaran Pidana Pemilu. Ia disinyalir menggunakan kewenangan untuk menguntungkan calon tertentu.
Ya, M. Nasir ketika mengisi kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) ia diduga menyusupkan konten materi kuliah yang mengarah pada upaya pemenangan Capres-Cawapres 01. Nasir datang ke UB pada Rabu, 27 Maret 2019. Kasus itu kemudian dilaporkan pada 8 April 2019, Nasir diduga melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Selasa (16/4) akan kita undang lagi dalam pemeriksaan di Kantor Bawaslu RI di Jakarta,” tegas Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa.
Ia mengatakan, kasus yang menjerat Menristek menambah daftar panjang pelanggaran pemilu. Pelanggaran didominasi oleh pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK). Lalu pelanggaran yang dilakukan ASN.
ASN harus netral tidak boleh memperlihatkan keberpihakan politik kepada para peserta pemilu. Selama masa kampanye Bawaslu Kota Malang menerima setidaknya 4 laporan yang berkaitan dengan praktik kampanye yang dilakukan oleh ASN. Dua pelanggaran dilakukan oleh dosen UIN, dan dua lainnya dari Pemerintah Kota Malang.
“Untuk yang UIN masih proses dari Komisi ASN, sampai sekarang belum turun hasilnya. Yang satunya lolos karena menurut Komisi ASN dosen tersebut tidak masuk dalam kategori ASN sehingga tidak dapat dijerat sebagai tindak pelanggaran ASN,” ujar Alim Mustofa.
Dua ASN dari Pemerintah Kota Malang yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Bidang Penerangan Jalan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Malang, Bambang Setiono, dan kepala Pasar Oro-oro Dowo, Endang Sri Sundari saat berfoto dengan Titik Soeharto.
“Kalau Bambang sudah diberi sanksi sama wali kota, yaitu penundaan kenaikan jabatan 1 tahun karena terbukti tidak netral. Kalau Endang belum ada tanggapan lagi dari Komisi ASN,” ujar Alim.
Pihaknya akan melakukan tindak lanjut kepada komisi ASN untuk meminta kejelasan dua laporan dari Bawaslu yang belum ada keputusan. Karena Alim menilai Komisi ASN terlalu lama memproses.
Selain laporan 4 pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, terdapat 2 lagi pelanggaran ASN yang diduga dapat dijerat dengan sanksi pidana. ASN dapat dipidana karena menyalahgunakan wewenangnya.
Yang pertama yaitu salah satu ASN Dinas Sosial. Saat membagikan Rasda di Pisang Candi, ia diminta salah satu warga stiker caleg yang berisi foto dan nomor urut. Namun menurut Alim, Bawaslu memutuskan bahwa hal itu bukanlah suatu pelanggaran. Yang ke dua adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir.
“Setelah kami kaji, ASN Dinsos tersebut tidak berniat untuk kampanye. Tapi karena diminta salah satu warga ia memberikan tanpa ada unsur kampanye. Apesnya, ada yang memfoto dari belakang,” kata Alim.
Selama kampanye yang dimulai sejak tanggal 23 September 2018 hingga 13 Maret 2019, menurut data Bawaslu Kota Malang terdapat 5.059 pelanggaran APK. APK ini melanggar ketentuan peraturan daerah dan peraturan KPU yang tidak memperbolehkan memasang APK di tempat ibadah, sekolah, memaku di pohon, dan mengikat di tiang listrik.

Berita Terkait

Berita Lainnya :