Menristek Terseret Pidana Pemilu

Di Kabupaten Ada Enam Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Malang, mencatat ada enam pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye terbuka, sejak 24 Maret sampai 13 April. Dari enam pelanggaran, satu di antaranya sekarang masih proses penyidikan di tingkat Gakkumdu. Sedangkan, sisanya lima pelanggaran dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.
Koordinator Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, Malang George da Silva, mengatakan satu pelanggaran yang kini masih proses di sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), adalah pengerusakan alat peraga kampanye (APK) yang terjadi di Kecamatan Bululawang. APK milik calon legislatif (Caleg) Dapil I DPRD Kabupaten Malang, nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni M Ukhrowi, dirusak oleh oknum tak dikenal.
"Ada lebih dari tiga APK milik Caleg bersangkutan yang dirusak secara sengaja. Apa motif dan alasan pengerusakan, masih belum jelas," ungkap George da Silva.
Menurutnya, bukti pengerusakan APK Caleg tersebut sudah dikantongi. Berdasarkan bukti rekaman video, ada tiga orang yang melakukan pengerusakan. Belum diketahui siapa mereka, namun ketiganya diketahui mengendarai mobil.
Sebagai bentuk tindak lanjut penyelidikan kasus pengerusakan tersebut, Senin (15/4) hari ini, Bawaslu Kabupaten Malang akan menggelar rapat pleno di Gakkumdu bersama Jaksa dan Polisi. Termasuk akan mengundang petugas dari Samsat dan Dinas Perhubungan.
"Kami mengundang petugas Samsat dan Dishub, untuk melacak identitas kendaraan yang digunakan pelaku. Berharap dari bukti rekaman video tersebut, pelakunya bisa segera diketahui," jelasnya.
Sementara itu, untuk lima pelanggaran lain yang ditemukan saat kampanye terbuka, yakni adanya dugaan keterlibatan kepala desa (Kades), serta ASN yang terlibat dalam kampanye. Namun setelah proses penyelidikan di Gakkumdu, kasus pelanggarannya tidak memenuhi unsur, sehingga tidak bisa diproses lanjut.
Lebih lanjut, George mengatakan, untuk pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu mencatat lebih dari 5 ribu pelanggaran. Terjadi mulai 24 September 2018 sampai bulan Maret 2019 lalu.
"Pelanggarannya hanya karena kesalahan pemasangan APK. Misalnya memasang APK di tempat pendidikan, tempat ibadah atau pohon dan tiang listrik. Tindakan dari pelanggaran tersebut, hanya menertibkan APK yang memang menyalahi aturan," paparnya.

Ada 109 Pelanggaran APK di Kota Batu
Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mendominasi pelanggaran pemilu selama pelaksanaan kampanye di Kota Batu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu mencatat ada 109 pelanggaran yang terjadi.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman bahwa pelanggaran selama masa kampanye hingga bulan Maret 2019 terdiri dari 106 pelanggaran aplikasi alat kampanye (APK), dua dana kampanye, dan satu iklan kampanye.
"Ada ratusan pelanggaran yang terjadi selama kampanye. Namun sifatnya hanya administratif. Sedang pelanggaran pidana tidak ada. Meskipun ada laporan tapi tidak memenuhi syarat formil," ujar Rochman kepada Malang Post, Minggu (14/4) .
Lebih lanjut ia menerangkan, pelanggaran administrasi adalah yang paling banyak. Yaitu pemasangan dan penempatan APK yang tidak sesuai Peraturan Wali Kota Batu No. 23 Tahun 2012 pasal 11 yang menyebutkan larangan pemasangan di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajahmada atau seputaran alun-alun dan Jalan Diponegoro.
Ia menjelaskan lebih lanjut, tiap dua pekan sekali melakukan penertibkan APK dan mencatat sebanyak 40-500 APK yang diturunkan. Namun, karena yang teregistrasi berdasarkan Parpol di masing masing kecamatan hanya yang tercatat ada 106 pelanggaran APK.(agp/mg2/eri/ary)

Berita Terkait