Ogah Kejar Target, Dewan Hati-Hati Bahas Tiga Ranperda


MALANG – Jelang akhir jabatan anggota DPRD Kota Malang masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) Ranperda yang harus diselesaikan. Ada tiga Ranperda yang masih dalam tahap pembahasan. Hanya saja, kalangan anggota dewan saat ini tidak ingin tergesa-gesa dalam menyelesaikan tiga Ranperda itu. Bisa jadi, hingga akhir jabatan pada akhir bulan ini tidak dapat diselesaikan.
Tiga Ranperda ini adalah Ranperda Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha. Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu menyampaikan, saat ini ke tiga Ranperda tersebut sedang dalam pembahasan, dan masuk dalam tahap analisa pasal per pasal.
Proses itu ia jelaskan masih cukup panjang karena ada perubahan mendasar yang mengharuskan pencabutan tiga Perda yang menaungi tiga perusahaan daerah tersebut.
"Dan pencabutan harus melalui proses di Mahkamah Agung. Tentu itu tidak sebentar dan harus memakan waktu," katanya belum lama ini.
Politisi Demokrat itu menjelaskan, sebelum digantikan anggota DPRD Kota Malang periode selanjutnya, pembahasan pasal demi pasal akan diselesaikan secara maksimal. Namun dia tidak bisa memastikan tiga Ranperda tersebut akan selesai di Agustus ini.
Sehingga dia berharap, pembahasan tiga Ranperda yang berkaitan dengan perusahaan daerah Kota Malang itu dapat dilanjutkan oleh anggota dewan periode selanjutnya. Tentunya dengan tidak mengubah pasal-pasal krusial yang saat ini sudah disepakati.
"Kejar tayang tidak mudah, karena kami tidak mau asal-asalan. Kami akan mengerjakan semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelesaikan dan harus dilanjutkan anggota dewan baru," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menjelaskan, Ranperda yang sudah diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif. Karena proses pembahasan akan dilakukan, tiap pasal demi pasal. Sehingga, waktu dan proses pengerjaan tergantung dari DPRD Kota Malang.
"Selesai dan nggak Ranperda itu semua tergantung keputusan dewan. Seluruh ranperda yang diserahkan itu menjadi kewenangan legislatif," pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait