Optimalkan Kinerja Polisi Taman

 
MALANG - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) SOP Pengawasan dan Pengendalian Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau, Pedestrian, Dekorasi Kota dan Pot Kota. FGD dilaksanakan di Ruang Sidang Balaikota Malang (16/5) lalu.
Dengan menghadirkan tiga narasumber. Yakni, Dr. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dwi Rahayu, SH, M.Hum dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Erik Setyo Santoso, ST, MT selaku Kepala Dinas Barenlitbang Kota Malang sekaligus sebagai pencetus istilah Polisi Taman. 
Dr. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya melakukan sistem terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Yakni, tentang kesadaran sosial dan hukum terhadap fungsi peruntukkan hutan kota, taman kota, pedestrian, jalur hijau, dekorasi kota dan pot kota yang memiliki manfaat untuk kemaslahatan bersama.
“Ini upaya untuk mencegah dan mengurangi perbuatan hukum yang berulang,” terangnya.
Sedangkan Dwi Rahayu SH, M.Hum menyampaikan tentang pentingnya menyusun SOP sebagai pedoman Polisi Taman dalam melakukan tugas dan fungsinya. SOP harus jelas dalam penguraiannya dan dikoordinasikan minimal dua tahun sekali.
“Ini untuk menghindari adanya tumpang tindih antara instansi yang satu dengan instansi lainnya,” jelasnya. 
Sedangkan Erik Setyo Santoso, ST, MT menyampaikan tentang bentuk penindakan preventif non yustisial yang dilakukan Polisi Taman secara lisan maupun tertulis. Melalui penetapan SOP tersebut diharapkan kinerja dari Polisi taman akan meningkat, efektif, efisien dan tersistem, prosedural, bertanggungjawab serta dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian.
‘’Perkembangan kawasan pemukiman yang semakin padat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, tanpa diimbangi dengan penambahan dan perawatan fasilitas, sarana dan prasarana umum yang optimal, cenderung akan membentuk pemukiman yang sangat padat dan semrawut. Oleh karenanya perlu penanganan dan penataan kawasan pemukiman yang sehat asri dan menarik agar masyarakat mendapat haknya untuk hidup sehat dan nyaman di lingkungannya,’’ jelas kepala Disperkim kota Malang Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi, MT.
Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45/184/35.73.112/2016, Kota Malang memiliki 81 taman kota, 7 hutan kota, dan 784 jalur hijau yang kesemuanya merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mengingat jumlah dan luasan dan terbuka tersebut maka dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga diperlukan upaya preventif dalam menjaga dan mengamankan ruang terbuka hijau agar keamanan, ketertiban dan kenyamanan dapat terus dinikmati oleh masyarakat.  
‘’Salah satunya adalah dengan merekrut polisi taman yang dalam tugasnya berada di bawah pengendalian Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,’’ kata Diah Ayu Kusuma Dewi. 
Menurutnya, sebanyak 51 personil Polisi Taman bertugas melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan ruang terbuka hijau Kota Malang. Mereka bertugas selama 16 jam mulai jam 07.00 sampai dengan 23.00 WIB, yang terbagi dalam dua shift.
Dalam pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau, Seksi pengawasan dan pengendalian Bidang Pertamanan Disperkim berpegang pada PERDA Kota Malang Nomor 3 tahun 2003, tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota yang didalamnya terdapat 13 larangan.  
‘’Namun sayangnya kondisi saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap fungsi RTH, utamanya berkaitan dengan pemanfaatan tempat duduk taman yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pedestrian yang masih sering digunakan sebagai lahan parkir, serta jalur hijau dan tiang penerangan lampu jalan yang masih sering digunakan untuk memasang banner dan spanduk reklame serta lain sebagainya,’’ jelasnya. 
Oleh karenanya diperlukan suatu strategi yang tepat guna menjaga asset milik daerah tersebut. Meskipun dengan keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah dan luasan taman yang harus diawasi. 
‘’Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kinerja polisi taman sebagai ujung tombak pengawasan ruang terbuka hijau. Berangkat dari kondisi tersebut maka diperlukan adanya penguatan pengawasan dengan menyusun SOP pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau,’’ tambah wanita asli kelahiran Malang ini.(jon) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :