Pakar: Pelantikan Widayati Tidak Tabrak Aturan


MALANG - Pelantikan istri Wali Kota Malang Drs H Sutiaji, Widayati kembali menjabat sebagai  Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Malang, usai cuti tidak melanggar aturan. Meski dia menjabat sebagau Ketua TP PKK Kota Malang karena istri wali kota, tidak ada aturan yang melarangnya.
Seperti diketahui, Kamis (13/6) sore, tiba-tiba Wali Kota Malang Sutiaji melantik istrinya sebagai Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Malang bersama pelantikan enam kepala sekolah di Ngalam Comand Center (NCC). Padahal, jatah cuti diluar tanggungan negara yang di sandang Widayati masih belum sampai batas akhirnya hingga tiga tahun.
“Ya secara normatif dan secara prosedur diikuti tidak ada masalah,” kata Pakar Hukum Kepegawaian Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum kepada Malang Post.
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menjelaskan, cuti diluar tanggungan negara bisa diajukan dengan masa hingga 3 tahun. Juga bisa kembali,sepanjang masih ada tempat di insitusi semula. Dalam kasus pelantikan Widayati, hal ini tidak ada yang dilanggar.
Widayati sendiri menjalankan cuti diluar tanggungan negara belum lebih dari satu tahun sejak suaminya, Wali Kota Malang Sutiaji dilantik sebagai wali kota pada akhir September 2018 lalu. Begitu pula, dengan posisi yang ditinggalkan Widayati sebelumnya juga belum ada yang menggantikan.
“Dan selama menjalani cuti juga tidak digaji negara,” tegas dosen hukum ini.
Sesuai aturan berlaku menurutnya, selama menjalani cuti masa tersebut tidaklah dihitung masa kerja. Catur memandang tidak ada persoalan hukum dan aturan yang dilanggar dalam hukum kepegawaian yang dimaksud.
Saat ditanya mengenai beban tanggungjawab ganda yang diemban Widayati sebagai Ketua TP PKK dan juga ASN Pemkot Malang, Catur memandang jabatan sebagai ketua PKK adalah otomatis (bukan karena prestasi pribadi,red), sifatnya sub ordinat (banyak perwakilan/banyak yang bisa mewakili,red).
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Nawang Nugraining juga melontarkan hal yang sama. Ia menganggap tidak ada aturan yang dilanggar dalam kejadian dilantiknya istri wali kota tersebut.
“Dalam aturan UU Kepegawaian sepertinya tidak ada yang dilanggar. Kalau etis ndak etisnya, sebenarnya ya tergantung individu masing-masing,” tegas Nawang.
Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto menambahkan, pihaknya menjalankan pelantikan Widayati dan pejabat lain sudah sesuai aturan dan direstui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Juga sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
”Dalam aturan diperbolehkan. Kami juga sudah konsultasi dengan KASN,” pungkasnya.
Sementara itu saat dipantau ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Malang, Malang Post tidak dapat menemui Widayati. Salah seorang petugas mengatakan, istri wali kota tersebut sudah aktif bekerja di Dispora dan sedang menjalankan tugasnya. Hanya saja ketika dihubungi belum ada respons. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :