Pekerjaan Molor Terancam Putus Kontrak


MALANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang mewarning para rekanan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu. Jika tidak, baik pekerjaan pengaspalan jalan atau lainnya bisa berujung denda hingga pemutusan kontrak.
Hal ini ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Ir. Didik Setyanto belum lama ini.  Ia menjelaskan, pengaspalan memang diberikan batas waktu pengerjaan selama tiga bulan. Jika pekerjaan tidak selesai, bukan berarti pelaksana akan langsung mendapatkan sanksi.
“Kita lihat dulu, kenapa tidak selesai. Jika memang karena keadaan tertentu, yang membuat tidak bisa bekerja misalnya, kemudian libur. Maka, bisa kita perpanjang waktunya. Kalau kita perpanjang waktunya, konsekuensinya mereka memperpanjang jaminan pelaksanaan,” kata Didik kepada Malang Post.
Namun jika dalam pekerjaan tersebut tidak selesai tanpa sebab apa-apa menurutnta, maka sudah pasti kontrak akan diputus dan bisa saja dikenakan denda.  Pemberian sanksi ataupun pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu jarang terjadi di Kota Malang.
“Ya kalau tidak selesainya karena telat sendiri, ya tentu akan saya putus kontraknya. Tapi hal itu jarang terjadi, paling seminggu sudah selesai,” ungkapnya.
Setelah pengaspalan selesai, nantinya akan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas aspal atau core drill. Uji kulitas aspal, berat jenis, dan keakuratannya. Jika tak sesuai, dengan apa yang telah ditetapkan, maka rekanan pelaksana akan mendaptakan konsekuensinya yakni putus kontrak.
Lebih lanjut lagi dijelaskan, menurutnya, hal bukanlah sebuah ancaman. Ini dilakukan sebagai upaya agar semua bisa berjalan lancar dan baik. Itu dibuat saat pelaksanaan Pre Award Meeting (PAM).
“Setelah itu saya juga laporan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang akan turun langsung,” pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait