Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Masih Lemah

MALANG- Tidak hanya konsep Smart City yang akan diterapkan di Kota Malang. Untuk pembangunan di Kota Malang juga membutuhkan Smart Decentralization, yakni bagaimana memaksimalkan  keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga kontrol terhadap sistem pemerintahan.
Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Ir Fadel Muhammad, Rabu (10/7)  kemarin, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergi DPD-DPR Melalui Peningkatan Peran Daerah dengan Smart Decentralization di Universitas Brawijaya (UB) Malang.
“Konsep desentralisasi itu adalah bagaimana masyarakat lebih dilibatkan dalam perencanaan hingga kontrol terhadap sistem pemerintahan. Yang kita lihat saat ini, belum seperti itu, Karena masih terpusat pada kepala daerah saja untuk pemegang keputusan,” terang Fadel. 
Dia mencontohkan,  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR daerah memiliki peran penting untuk menerapkan konsep Smart Decentralization. Namun selama ini, perannya belum begitu terlihat. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui peran DPD.
“Hasil penelitian Charta Politika, persepsi publik terhadap kinerja DPD dari 800 responden yang tersebar di 8 kota, hanya 37.5 persen masyarakat percaya DPD,” tegasnya.
Kemudian sebanyak 40,5 persen lainnya mengaku tidak percaya, dan 22 persen tidak menjawab atau tidak tahu. 11,3 persen mengatakan DPD menjalankan fungsinya, 41,1 persen responden tidak tahu apa fungsi lembaga legislatif di Indonesia, termasuk DPD.
Sementara hasil penelitian Ombudsman RI, tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU No 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Untuk pemerintah daerah memiliki tingkat kepatuhan rendah sebanyak 65.75 persen.
"DPD sudah diatur oleh regulasi. Saya ingin bicara, bagaimana penguatan kelembagaan ke depan. Sinergi DPD dengan DPR RI," tegas mantan Gubernur Gorontalo ini. 
Sementara itu akademisi FIA UB, Andy Fefta Wijaya Ph D juga mengatakan desentralisasi masih berhenti di level kepala daerah, belum menjangkau pada level masyarakat di daerah. Dalam konteks masyarakat memiliki hak-hak yang dipertahankan dan diperjuangkan. 
"Selama ini lebih banyak memberikan hak dan keuntungan kepada kepala daerah. Seharusnya, sektor masyarakat, bisa diberikan peran yang riil dalam hal menyuarakan aspirasi dan mengoreksi atau mengawasi apakah aspirasi sudah dieksekusi daerah maupun pusat," paparnya.
Andy juga mengingatkan, agar ketika DPD perannya sama dengan DPR, maka kinerjanya harus lebih baik dari DPR. Citra DPR RI yang terekam buruk di tengah masyarakat harus menjadi poin pembelajaran penting.
"Dengan berperannya DPD, saya tidak berharap berkinerja seperti DPR yang lama, kalau begitu akan menjadi beban. Tapi dengan menguatkan DPD, bisa menjadi check and balance," jelasnya.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko berharap agar peran DPD betul-betul bisa diperkuat. Apalagi, kata Edi, persoalan di daerah memiliki keragaman. 
"Fungsi DPD harus banyak dioptimalkan karena persoalan daerah beragam, potensinya juga beragam. Sehingga identifikasi terhadap potensi dan persoalan adalah bagian penting peran DPD ke depan untuk mencari solusi," pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait