Pemerintah Pusat Tambah DAU, Jika Gaji PPPK Bersumber dari APBD


MALANG - Pemerintah pusat diminta menambah Dana Alokasi Umum (DAU). Ini jika gaji
gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibebankan pada APBD kota dan kabupaten. Jika tidak, bakal mengganggu sistem penganggaran keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko mengatakan, jika APBD murni digunakan menggaji PPPK maka akan mengganggu keuangan daerah.  “Satu-satunya ya pemerintah pusat harus menambah DAU," katanya.
Hari sebenarnya merespon Kemenpan RB  melakukan rekrutmen PPPK. Apalagi program itu untuk menuntaskan masalah honorer dan K2 yang ada di daerah. Namun demikian, sama seperti para kepala daerah pada umumnya, dia pun mempertanyakan sumber gaji untuk PPPK.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama ini gaji PNS bersumber dari APBN yang diberikan  ke daerah melalui DAU. Sehingga jika rekrutmen PPPK dilaksanakan, maka pemerintah pusat pun wajib menambah DAU ke daerah.
"Kalau memang rencana itu terealisasi, maka kami bersama-sama eksekutif akan mengusulkan penambahan DAU yang  dialokasikan untuk gaji PPPK," ucapnya.
Hari mengaku pihaknya saat ini masih memantau perkembangan terkait informasi rekrutmen PPPK. Dia pun berharap, pemerintah pusat juga tidak tutup mata. "Saya kira pemerintah pusat paham akan hal ini. Mereka memahami aturan. Jika APBN sudah tersusun, maka gaji PPPK bisa dialokasikan pada APBN-P 2019. Karena itu yang memungkinkan,” urai politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menyadari rekrutmen PPPK merupakan jawaban pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah honorer. Selama ini, pihaknya pun terus mengusulkan ke pemerintah pusat mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH, M.Hum mengatakan, sampai kemarin pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis ( juknis) rekrutmen PPPK. Termasuk penetapan kuota maupun formasi.
"Selain itu, persoalan substansialnya yang belum diputuskan secara formal, yaitu apakah pembiayaanya atau gaji PPPK dibiayai APBN atau APBD kabupaten dan kota. Kami juga menunggu itu," papar Nurman.
Dia menyebutkan, tentang prioritas rekrutmen PPPK sesuai arahan pemerintah pusat pada saat sosialisasi di Batam, Rabu (23/1) lalu, tahap satu akan diprioritaskan kepada honorer K2, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan dosen.
Lalu bagaimana dengan tenaga pendidikan? Nurman mengatakan sedang mengupayakan. Apalagi di Kabupaten Malang sendiri masih kekurangan guru atau tenaga pendidik. "Kami masih menunggu. Yang pasti kami mengusulkan untuk K2 guru juga menjadi prioritas," tandasnya.

Berita Lainnya :