Pemkot Himbau Bangunan Kota Malang Miliki SLF


MALANG - Jumlah bangunan atau gedung publik di Kota Malang masih sangat minim yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kebanyakan Pemkot Malang belum bisa meloloskan SLF karena bangunan tidak sesuai dengan siteplan yang ada saat dicek ke lapangan.
Sedikit saja perubahan, maka dinas yang terkait tidak akan memberikan SLF tersebut. Hal ini ditegaskan Kepala Seksi Bangunan Gedung, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Sahabuddin, ST, MT saat memberikan sosialisasi SLF.
“Beberapa memang banyak yang dalam map IMB nya dengan kondisi eksisting bangunan ada perubahan atau penambahan. Jika seperti ini kami suruh mereka revisi lagi di site plannya,” kata Sahabuddin kepada Malang Post.
Hal ini penting, pasalnya bentuk siteplan yang berubah akan merubah standar dari SLF yang akan diukur pada bangunan tersebut. Misalkan, luasan gedung ataupun penambahan lantai tentu akan meningkatkan sistem keamanan dalam gedung.
Utamanya perangkat proteksi kebakaran jika terjadi. Jika berubah, maka pihak pemohon akan disuruh merubah kembali siteplan yang ada. Maka dilakukan revisi ulang IMB pula. “Kebanyakan lama di revisi itu. Makanya tidak keluar-keluar SLF nya,” jelasnya.
Selain perubahan siteplan dalam IMB, juga terdapat beberapa faktor lain yang mengakibatkan SLF sulit turun. Yakni belum adanya pengolahan limbah lingkungan pada bangunan yang sesuai standar. Untuk hal ini kebanyakan gedung yang dipakai usaha yang banyak belum bisa memenuhi.
Ditegaskan Sahabuddin, segala jenis usaha, utamanya yang memproduksi sesuatu harus memiliki pengolahan atau sistem pembuangan limbah yang baik. Jika tidak SLF tidak akan diberikan.
Seperti yang sudah diberitakan Malang Post sebelumnya, dari sekitar 14 ribu bangunan yang ada di Kota Malang, baru 17 bangunan yang memiliki SLF.
Meski begitu pihaknya yakin sejak tahun ini hingga mendatang akan semakin banyak gedung yang mengurus SLF. Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kemen PUPR.
Sebab dalam kepengurusan surat izin usaha seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) gedung yang digunakan harus memiliki SLF. Hal itu sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik."Sehingga mau tidak mau, untuk mendapatkan nomor induk usaha di Online Single Submision (OSS), harus terdapat SLF. Jika tidak terdapat itu, maka tidak akan bisa keluar izinnya,” pungkasnya. (ica/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :