Pemkot Malang Bentuk Satgas PAW Anggota DPRD


MALANG – Gubernur Jatim, Soekarwo mengumpulkan seluruh pemimpin partai tingkat Jawa Timur dari para anggota DPRD Kota Malang yang dijerat KPK, kemarin sore. Soekarwo menyatakan Pergantian Antar Waktu (PAW) seluruh anggota DPRD Kota Malang yang tersandung kasus dugaan korupsi APBD, bakal dilantik Senin, 10 September 2018.
“Proses PAW sudah dilakukan. Sabtu, seluruh berkas PAW saya tanda tangani. Senin pelantikan. Kinerja partai luar biasa, yang biasanya PAW butuh waktu lima hari, ini ada yang sudah bisa selesai. Seusai pelantikan, saya dampingi pak Wali, percepat pembentukan pimpinan dewan,” kata Soekarwo di Grahadi Surabaya, sore kemarin.
Statemen Soekarwo langsung ditanggapi dengan cepat oleh partai-partai pemegang suara di parlemen Kota Malang. Contohnya saja, DPP PDIP yang menginstruksikan DPD Jawa Timur dan DPC Kota Malang untuk mempercepat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) fraksi PDIP di DPRD Kota Malang.
Sembilan caleg Pemilu 2014 pun sudah dipersiapkan untuk menggantikan para tersangka KPK dari fraksi PDIP. Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari mengatakan, instruksi dari DPP PDIP telah dilaksanakan oleh DPD dan DPC secara kilat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU, dan sesuai data KPU, ada sembilan nama kader PDIP di Pileg Kota Malang yang berada di urutan kedua,” jelas Untari kepada wartawan di kantor PDIP Jalan Panji Suroso Arjosari, kemarin sore.
Sembilan nama itu adalah Retno Mastuti pengganti Arief Wicaksono, Bambang Heri Susanto pengganti Abdul Hakim, Heri Suyanto pengganti Tri Yudiani, Sugiono pengganti Erni Farida, Luluk Zuriah pengganti Suprapto, Sutikno pengganti Arif Hermanto, Edi Hermanto pengganti Diana Yanti, Usman Hadi pengganti Hadi Susanto dan Yusana Intiyaswati pengganti Teguh Mulyono.
Selain PAW, Untari menegaskan instruksi DPP jelas mengatakan, keikutsertaan para incumbent fraksi PDIP di Pileg 2018 secara otomatis dicoret oleh partai. “Pergantian incumbent yang nyaleg juga diinstruksikan. Yang terkena kasus dugaan korupsi, diperintahkan DPP, untuk segera diganti,” kata Untari.
Sementara itu, ada lima instruksi yang diturunkan oleh DPP PDIP kepada DPD Jatim dan DPC Kota Malang. Yakni, pemberhentian para kader PDIP terkait kasus korupsi sebagi anggota DPRD Kota Malang. Kedua, pemberhentian harus sudah selesai 4 September 2018 Selasa lalu. Tiga, instruksi penggantian Daftar Caleg Sementara (DCS) incumbent yang terjerat kasus.
Empat, DPP PDIP tidak memberi toleransi terhadap kader partai yang terbukti terkena kasus korupsi. Lima, kader dilarang menyalahgunakan kekuasaan, apabila melanggar akan dipecat dari partai. I Made Rian DK, Ketua DPC PDIP Kota Malang, meminta maaf kepada masyarakat atas tsunami politik yang melibatkan kader PDIP.
“Kami prihatin, meminta maaf kepada masyarakat. Sebagai bentuk tanggungjawab, kami mendorong secepatnya untuk PAW. Kami komitmen mencegah tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Calon anggota DPRD Kota Malang PAW PDIP, Bambang Heri Susanto mengaku tak merasa terbeban menjadi penghuni parlemen di sisa masa jabatan 2014-2019.
“Kami tak merasa terbebani, karena kami mengemban amanat rakyat dan undang-undang. Kami tidak takut, selama memegang amanah DPC dan DPD. Selama kami menjaga pegangan itu, kami bisa bekerja sesuai dengan aturan dan lancar semuanya,” tutur Bambang yang menggantikan Abdul Hakim di dapil Blimbing.

Berita Lainnya :