Pemkot Malang Resmi Dicabut Empat Perda

ilustrasi Kantor DPRD Kota Malang.(ist)
MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi mencabut empat Peraturan Daerah (Perda). Keputusan itu diambil  dalam sidang paripurna dalam agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap Pencabutan Empat Perda dan Ranperda di DPRD Kota Malang.
Empat Perda yang sudah resmi dicabut itu, Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Daerah, dan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.
Dalam penyampaian pandangan, seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyatakan setuju. Meski begitu ada beberapa catatan yang disampaikan pasca penghapusan pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi tersebut. Jubir Fraksi Hanura-PKS Purwono Tjokro Darsono yang menanggapi soal penghapusan Pemyelenggaraan Izin Gangguam arau Izin HO. Penghapusan Perda tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan adanya kerawanan dalam membuat usaha.
"Karena selama ini di Komisi A juga banyak mendapat aduan berkaitan dengan izin gangguan ini. Maka ke depan kami harap Pemerintah Kota Malamg lebih jeli mengatasi hal tersebut," jelasnya. 
Ia juga meminta agar aturan berkaitan dengan izin gangguan nantinya lebih diperketat lagi. Sehingga proses perizinan tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak merasa dirugikan. Karena hal itu juga berkaitan dengan investasi, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Drs Wasto menyampaikan, penghapusan Perda berkaitan dengan izin HO sebelumnya telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, saat ini izin HO sudah termasuk dalam izin lingkungan yang di dalamnya jiga mencakup izin Amdal, UKL dan UPL. 
"Oleh pemerintah pusat, izin HO memang dihapuskan dan tujuannya adalah menciptakan peluang iklim usaha yang tidak terikat waktu dan tidak memberatkan pembiayaan serta pengusaha," jelasnya.
Sementara berkaitan dengan penghapusan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, Wasto menjelaskan jika penghapusan dilakukan lantaran saat ini kewenangan berkaitan dengan dua hal tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Konservasi dan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemprov," imbuhnya.
Sedangkan terkait Ranperda Tentang Perubahan Ke dua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak DaerahWasto menyampaikan jika hal itu dilakukan karena adanya penghapusan piutang yang membebani daerah dan wajib pajak. Karena objek dan subjek pajak tidak jelas.
"Objek dan subjek pajaknya tidak jelas, dan kami membutuhkan dasar hukum untuk bisa menghapusnya agar tak membebani," pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait