Peninjauan PKS Terganjal UU, Butuh Legal Opinion


PERJANJIAN kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Pemkab Malang terkait pemanfaatan sumber Wendit jadi tak menentu. Ini setelah kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk air beralih dari daerah ke pusat. Cara pandang masing-masing pemda pun berbeda. Hal itu terungkap pada Diskusi Malang Post Forum “Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit” Jumat (12/7) di Graha Malang Post.
UU 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah menjadi alasan Pemkot Malang sulit menghadapi peninjauan PKS sumber Wendit. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Malang Drs Wasto kemudian membeber alasan dari perspektif pihaknya. Ia menjelaskan mengapa di tahun 2015 Kota Malang ‘mandek’ untuk peninjauan kembali PKS.
“PKS ini kan dibentuk di tahun 2002. Dasar hukum pada saat itu adalah UU 22 tahun 1999 yang masih merujuk pada aturan otonomi daerah. Tetapi kemudian muncul aturan baru yakni UU 23 tahun 2014.  UU ini mengembalikan beberapa kewenangan kebijakan ke tingkat pusat termasuk sumber daya alam,” urai Wasto yang juga Sekda Kota Malang ini.
Di sinilah Pemkot Malang akhirnya bersikap dan terkesan tak menanggapi permintaan peninjauan PKS oleh Pemkab Malang. Padahal sebenarnya, kata Wasto, tidaklah demikian. Sebab Kota Malang sangat memperhatikan aspek hukum. Jika melakukan peninjauan kembali dan merubah aturan pengelolaan sumber daya alam maka berpotensi melanggar UU 23 tahun 2014. Selain itu melangkahi kewenangan pemerintah pusat.
Bahkan bisa berpotensi masuk kategori korupsi kumulatif kalau melakukan peninjauan PKS.
Sejak saat itu antara Pemkot Malang dan Pemkab Malang tak pernah menemukan kesepakatan terkait pengelolaan sumber Wendit.
“Saya menghargai pandangan kabupaten yang tetap menghargai addendum PKS. Tetapi ya itu, kita tidak bisa. Makanya dari sekian kali pertemuan tetap mentok,” jelas Wasto dihadapan peserta diskusi rutin Malang Post ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, diskusi tersebut dihadiri berbagai kalangan. Yakni Dirut PDAM Kota Malang M Nor Muhlas dan Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Kota Malang Ari Mukti. Sedangkan dari Pemkab Malang yang hadir yakni Kepala Bappeda Tomie Herawanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Iswoyo, Plt Kepala Dinas PU SDA, Avicenna Medisica, Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Samsul Hadi dan Kasi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, Suhandoko. Selain itu perwakilan dari Bakorwil III Malang M Anas juga ikut dalam diskusi.
Wasto menyebut perbedaan prinsip. Yang ia jelaskan sebagai perbedaan prinsip ekonomi dan prinsip hukum. Kota Malang, bagaimanapun yang terjadi tidak akan berani melangkahi UU.
“Dan mohon maaf apapun yang dilakukan. Apapun rekomendasi yang diberikan dari siapapun yang kompeten selama itu bukan yang berwenang tidak akan bisa. Pemerintah pusat yang memiliki wewenang ini sesuai amanat UU,” papar pejabat yang berkarir di Pemkot Malang mulai dari Bagian Hukum hingga menjadi Sekda itu.
Di tengah polemik ini, Kota Malang terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Seperti Kementerian PUPR berkaitan dengan polemik sumber air tersebut.
Meski begitu, solusi juga tidak kunjung disepakati. Wasto menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk membahas kembali secara intensif berkaitan dengan legal standing dan legal opinion. Hal tersebut berkaitan dengan UU 23 tahun 2014 dan PKS pemanfaatan sumber air Wendit.
“Kita hanya butuh legal standing dan opinion saja. Yang dapat membenarkan jika kita boleh kembali melanjutkan amanat PKS, sudah itu saja, bahwa addendum PKS bisa dilanjutkan,” tegasnya. Meski begitu keputusan pemerintah pusat juga belum turun atau belum ada titik terang.
Bahkan, tambah Wasto, ia juga mengusulkan untuk konsultasi atau minta bantuan ke Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.
“Kami tidak mengklaim kami benar atau tidak. Kami menghargai juga pandangan kabupaten. Ya tetap saja kita harus tunduk hukum dan aturan yang ada. Maka dari itu legal standing dan opinion nya harus jelas dulu,” jelas Wasto.
Atas usulan-usulan ini, Kota Malang memandang cara tersebut dapat dilakukan. Saat hal ini disampaikan ke Pemkab Malang, sementara Pemkab Malang menyatakan menunggu keputusan Dirjen SDA saja.
Polemik ini pun mendapatkan perhatian dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dalam sebuah pertemuan belum lama ini di Universitas Islam Malang (Unisma), Wasto mengungkapkan orang pertama di Pemprov Jatim itu memiliki ide cerdas.
“Beliau meminta kami untuk mendalami aturan yang tertuang dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.
PP ini menjelaskan aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah, tata cara membagi hasil, jalannya BUMD hingga kerja sama antara daerah berkaitan dengan pengeluaran juga pendapatan. Hal ini, menurut Wasto dapat dilakukan jika orientasi solusi polemik sumber air ada di masalah tarif dan kontribusi biaya dua daerah.
Plt Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Malang Avicenna Medisica mengakui polemik tidak akan bisa diselesaikan jika tidak ada persamaan persepsi.  Ia lalu menyebut sebuah pasal aturan yang dapat menjadi solusi.  Yakni PP 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air.  Pada pasal sembilan PP tersebut terdapat klausul yang pas.  
Dalam PP tersebut, menyebutkan jika dalam keadaan mendesak untuk kepentingan kebutuhan air sumber air masyarakat, daerah dapat meminggirkan masalah kepemilikan dan kewilayahan. Akan tetapi harus melalui izin pemerintah pusat terlebih dahulu.
Pemred Malang Post Dewi Yuhana berharap diskusi yang digelar bisa memberikan pencerahan sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan masyarakat tetap membutuhkan solusi secepatnya. Meski begitu diharapkan pula dapat mengerti duduk persoalan polemik sumber air Wendit. “Semoga dengan diskusi ini bisa cepat menemukan solusi,” harap Hana, sapaan akrab Dewi Yuhana. (ica/van)