Polres Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat


MALANG - Polres Malang Kota bersama Pemerintah Kota Malang siap bersinergi untk memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Hal itu menindaklanjuti penandatanganan MoU antara Kementrian Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan Jumat (11/1).
Wali Kota Malang Sutiaji bersama Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengikuti video conference bersama Kapolri dan Menteri Sosial, tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di ruang eksekutif Polres Malang Kota. Seusai acara, Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan, pihaknya melakukan pengawasan bersama Polri karena distribusi bantuan sosial rawan untuk diselewengkan. ""Nota kesepahaman yang ditandatangai Polri dan Kemensos juga akan diterapkan di daerah. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kejadian bencana tetapi bantuannya tidak tepat sasaran. Namun ini tidak terjadi di Malang," kata dia.
Meski demikian, penyelewengan bantuan sosial tidak menutup kemungkinan terjadi di Kota Malang. Apalagi di kota pendidikan, banyak jenis bantuan sosial yang harus disalurkan ke masyarakat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Beras Daerah (Rasda), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta jenis bantuan lainnya. "Pemkot bekerjasama dengan Kapolres sebagai tindakan preventif, karena bantuan ini harus disalurkan pada yang berhak. Untuk penegakan hukum pihak Polres yang tahu, meskipun saat ini saber pungli yang diketuai Wakapolres sudah ada dan berjalan," papar dia.
Menurut Sutiaji, berbagai macam bantuan yang ada harus diawasi secara ketat. Apalagi, untuk bantuan non tunai yang diserahkan melalui kartu. "Kalau bantuan dengan bentuk barang masih tidak rawan, yang paling rawan diselewengkan itu bantuan dalam bentuk non tunai. Untuk bantuan non tunai ini disalurkan melalui kartu. Terkadang penerima PKH lupa pin. Sedangkan yang pegang pin pendampingnya, ini bisa terjadi penyelewengan," imbuh Sutiaji.
Kapolres Makota, AKBP Asfuri menambahkan, pihaknya siap menerjunkan personil untuk membantu pengawasan distribusi bantuan sosial pada masyarakat. "Penyerahan bantuan sosial ini ditengarai tidak tersalurkan tepat sasaran, terjadi penyimpangan. Kami dari Polres Makota siap melaksanakan hasil dari nota kesepahaman ini," kata dia.
Terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial di Kota Malang, sampai saat ini belum pernah menerima laporan terkait dugaan penyelewan bantuan sosial tersebut. "Masih aman. Tetapi setelah adanya tim saber pungli yang diketuai Wakapolres, mereka selalu mencari informasi, apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka akan langsung ditindaklanjuti," papar dia. (tea/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :