Punya IPLT, Retribusi Pengolahan Tinja Bakal Naik

TINJAU: Wali Kota Malang Sutiaji meninjau Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) hibah dari Kementerian PUPR yang dibangun di TPA Supit Urang.
MALANG - Sebentar lagi, Kota Malang akan memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). Program itu hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Saat ini sudah selesai dibangun di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang dan sudah siap untuk digunakan.
Wali Kota Malang Sutiaji sudah meninjau lokasi IPLT beberapa hari lalu. Kawasan yang sudah dibuat berpetak itu rencananya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat. "Untuk instalasi lumpur tinja ini akan segera diserahkan ke Pemkot Malang," kata Sutiaji. 
Menurutnya, instalasi tersebut khusus untuk pengelolaan limbah domestik yang berasal dari black water atau lumpur tinja dan grey water atau air cucian. Selain itu juga tidak diperuntukkan menerima limbah pabrik maupun limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). “Karena ditakutkan menganggu sistem pengelolahanya. Pengelolaan lumpur tinja itu dinilai penting. Karena berkaitan dengan lingkungan hidup,” terang dia. 
Sebab, lanjut Sutiaji, secara berkala semestinya limbah tinja harus disedot dari septitank. Maksimal disedot lima tahun sekali. Karena jika dibiarkan, akan meresap dan dapat berpengaruh pada kualitas air dalam tanah. "Nanti kualitas air dalam tanah bisa saja terpengaruh dan menyebabkan bakteri," pungkas dia.
Terpisah, Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Daerah DPUPR Kota Malang, Ari Kuswandari Yushinta mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengolahan lumpur tinja dan air limbah. “Kalau untuk air libah akan diolah dengan melalui beberapa tahapan untuk dibuang ke saluran pembuangan. Sedangkan untuk lumpur tinja akan diendapkan, dikeringkan dan diproses jadi pupuk,” jelas dia ketika dihubungi Malang Post.
Sejauh ini, pupuk hasil pengendapan tersebut sudah bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman hias. “Masyarakat bisa mendapatkan pupuk ini secara gratis. Tapi, harus inden dulu,” ungkap dia.
Ari melanjutkan, saat ini sesuai dengan perda, retribusi pengolahan limbah dibanderol Rp 15 ribu per tangki. “Namun, kami mengajukan perubahan perda. Saat ini masih berproses di bagian hukum. Kami mengajukan Rp 15 ribu per kubik. Satu tangki, bisa menampung 3 hingga 5 kubik, tinggal dikalikan saja,” papar dia.
Nantinya, hasil pengambilan limbah dari rumah warga tersebut akan dikumpulkan di 6 bak yang terletak di kawasan TPA Supit Urang. “Satu bak akan diisi selama satu minggu. Kapasitas di Kota Malang selama satu hari bisa sampai 10 tangki atau setara dengan 30 kubik,” tandas dia.(tea/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :