Ratusan ASN Pemkot Kena Somasi


MALANG - Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana akhirnya mengumumkan somasi terbuka kepada 660 krediturnya. Hal ini dilakukan karena ratusan kreditur tersebut, dianggap tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan tagihannya. Ratusan penunggak utang, terdata bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang.
“Somasi terbuka ini juga termasuk bagian penagihan kepada kreditur atau anggota KSU Montana yang menggunakan dana dari koperasi. Karena pailit sudah dicabut, ya kami menagih agar dikembalikan,” urai kuasa hukum KSU Montana, Barlian Ganesi, SH, MH, .
Seperti pernah diberitakan, upaya hukum agar KSU Montana terbebas dari putusan pailit berhasil dilakukan. Bisa dibilang sangat rumit. Apalagi, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya sebagai kurator sudah turun melakukan verifikasi ke kantor-kantor koperasi ini.     
Hasilnya, Senin, 28 Agustus 2017 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Niaga, Surabaya mengabulkan dan mengesahkan pembatalan pailit yang sudah pernah diputuskan awal Januari 2017 lalu, di tempat yang sama karena ada perdamaian.
“Kita sudah pernah kirim somasi pertama. Sekarang somasi terbuka agar diketahui oleh nasabah atau anggota. Mungkin alamatnya sudah pindah atau dinas sudah pindah,” ungkapnya. Dia menegaskan, 660 kreditur ini, sama sekali tidak menyelesaikan tagihan.
“Setelah pembatalan pailit dan somasi pertama diluncurkan, ada 10 persen anggota yang sudah mengembalikannya. Nah, yang ratusan ini sama sekali tidak mengindahkan. Bisa jadi karena saat pailit dikeluarkan, sama juga kesempatan untuk tidak menyelesaikan utangnya,” beber pria ini.
Ganesi, sapaannya berharap ratusan kreditur ini untuk menyelesaikan tanggungannya dalam jangka waktu  14 hari sejak somasi terbuka ini dimuat di Harian Pagi Malang Post. “Kalau ini masih tetap tidak diindahkan, kami segera laporkan pidana dan gugat perdata di pengadilan,” ungkapnya.
Dia menekankan, nama-nama yang tetulis dalam daftar Somasi Terbuka, tidak boleh main-main.
“Kami dikejar waktu untuk menyelesaikan isi perdamaian. Sementara yang menjadi penghambat penyelesaian adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. Kami tidak main-main. Kalau tidak diselesaikan, segera kami laporkan,” ancam dia.
Menurut advokat yang berkantor di Jalan Sriwijaya Malang, jumlah 660 kreditur yang menunggak itu, sudah sesuai dengan verifikasi yang dilakukan pihak KSU Montana. “Penunggak utang, memang sebagian besar memang PNS yang berdinas di Pemkot Malang,” ujar dia.
“Kami cukup menyesalkan karena dulu sewaktu kita menghadap Sekda Kota Malang, pak Wasto, katanya mau dibantu untuk menyelesaikannya. Ternyata hingga sekarang, tidak ada realisasi. Mungkin dilihat ini sudah ranah pribadi,” pungkasnya.(mar/ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :