Rp 1,8 M Uang Suap Dikembalikan

Giliran 22 Mantan Dewan Angsur Kerugian Negara
MALANG-22 mantan anggota DPRD Kota Malang yang masih ditahan di sejumlah rumah tahanan (rutan) KPK di Jakarta juga ikut-ikutan kembalikan uang suap. Bahkan ada yang sudah melunasinya agar mendapat keringinan hukum. Apalagi jelang perkara mereka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pekan depan.
 
Imam Muslih SH, kuasa hukum mantan dewan Afdhal Fauza, Imam Ghozali dan Choeroel Anwar engakui kliennya sudah ada yang mengembalikan uang suap. Afdhal Fauza kata dia, telah melunasi sebesar Rp 60 juta.  
“Pak Imam Ghozali sudah separo dari total Rp 50 juta. Tapi tolong dikonfirmasi lagi ke pihak keluarga karena yang mengetahuinya pihak keluarga. Sedangkan Choeroel Anwar juga sudah mengangsur,” jelasnya. Namun sampai berita ini diturunkan, Malang Post belum berhasil konfirmasi keluarga Imam Ghozali. 
Pengembalian uang suap merupakan bentuk pengakuan dari tersangka sekaligus itikad baik selama proses penyidikan. “Dengan adanya pengembalian diharapkan ada keringanan hukuman,” kata dia. 
Untuk diketahui  22 mantan anggota dewan ditahan KPK pada 3 September lalu. Mereka merupakan gelombang III dari kasus suap pembahasan APBD-P 2015, fee satu persen APBD 2015 dan uang sampah. Sebelumnya gelombang I yakni mantan ketua dewan M Arief Wicaksono, gelombang II terdiri dari 18 mantan anggota dewan. 
Tersangka gelombang III selama ini ditahan di sejumlah rutan KPK. Een Ambarsari, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Imam Ghozali, Moh Fadli, Ribut Harianto menghuni Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Sementara Erni Farida, Diana Yanti, Hadi Susanto, dan Sugiarto mendiami Rutan KPK Gedung K4. 
Sedangkan Rutan Polres Jakarta Pusat yakni Soni Yudiarto, Teguh Puji Wahyono, Harun Prasojo, Choirul Amri, Bambang Triyoso, Syamsul Fajrih, dan Afdhal Fauza.
Lalu sisanya ditahan di Rutan Polda Metro Jakarta Pusat. Yakni Suparno, Mulyanto, Choeroel Anwar, Arif Hermanto, dan Dr Teguh Mulyono. 
Ketua Tim Jaksa KPK untuk kasus mantan DPRD Kota Malang, Arif Suhermanto SH mengatakan, 22 tersangka mantan anggota dewan itu memang diminta kembalikan uang suap yang pernah diterima. Namun karena sedang dalam proses penyidikan, Arif tak merinci siapa saja yang sudah mengembalikan uang suap. “Sudah ada,” kata Arif saat dihubungi Malang Post, kemarin. 
Walau enggan merinci, Arif menjelaskan, sebagian besar dari 22 mantan dewan itu sudah mengembalikan uang suap yang dititipkan di KPK. Ia berjanji lembaga antirasuah itu akan mengumumkan siapa saja yang beritikad baik serahkan uang suap lengkap dengan jumlahnya setelah penyidikan tuntas. 
Lantas bagaimana proses penyidikan terhadap mereka? Arif mengatakan proses pelimpahan berkas dari penyidikan ke persidangan segera dilakukan. “Minggu depan kasusnya (22 mantan anggota dewan,red) dilimpahkan ke pengadilan,” terang Arif.
Informasi yang dihimpun Malang Post, pelimpahan berkas akan dibarengi dengan pengiriman tersangka mantan wakil rakyat itu dari Jakarta ke Surabaya. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Imam Muslikh mengakui adanya kabar tersebut. “Tapi yang saya tahu belum semua. Pak Choeroel Anwar, salah satu klien saya sudah lengkap berkasnya dan akan dilimpahkan,” ungkapnya. 
Jubir KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, tidak lama lagi akan masuk tahap selanjutnya (pelimpahan berkas perkara). “Masih proses penyidikkan. Sedang kami finalisasi,” kata Febri. 
 
Total Penyerahan Uang Suap Rp 1,8 M
Dalam kasus 18 orang mantan anggota dewan terdakwa sebelumnya, sebagian besar sudah mengembalikan uang pengganti kerugian negara. Seperti yang diberitakan Malang Post sebelumnya masing-masing anggota dewan terdakwa yang mengakui perbuatan berlomba-lomba mengembalikan sisa uang pengganti ini sebelum putusan dijatuhkan.
Nilai uang pengganti pun beragam. Untuk kelas pimpinan atau wakil ketua dewan uang pengganti bernilai sekitar Rp 152 Juta. Untuk ketua-ketua fraksi diinstruksikan mengembalikan uang pengganti Rp 130 hingga 150 Juta. Sementara untuk anggota-anggota dikenakan sekitar Rp 130 juta hingga Rp 67-an juta. 
“Total pengembalian seluruhnya (dari mantan anggota DPRD Kota Malang) sebesar Rp 1.832.500.000” tegas Arif Suhermanto, jaksa KPK yang menangani kasus mantan anggota dewan. 
Arif menegaskan pengembalian uang kerugian negara merupakan salah satu tindakan kooperatif yang akan menjadi pertimbangan dalam memberikan keringanan hukum.  
Penasehat hukum 14 Anggota DPRD Kota Malang terdakwa Dr Solehoddin menjelaskan jika seluruh kliennya yang berjumlah 14 telah  melunasi uang pengganti kerugian negara.
“Bukan melunasi ya. Tapi menitipkan ke KPK sesuai tuntutan jaksa. Semua sudah menitipkan,” jelasnya. (ica/van)
 
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :