RUU Permusikan, Semua Harus Duduk Bersama


MALANG -  Pro kontra Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan terus bergulir dan semakin meruncing. Hal ini menjadi sebuah evaluasi penting, bahwa segala pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah untuk kebaikan bersama.
Hal ini disampaikan politisi muda Yudha Rachman Winarto ST, MT saat dimintai tanggapan soal pro dan kontra RUU Permusikan. Menurutnya, duduk bersama antara semua pihak adalah hal penting yang harus dilakukan saat ini untuk mencari jalan yang terbaik bagi semuanya.
“Masalah ini memang harus ada duduk bersama semua pihak yang terlibat sampai tingkat paling rendah, seperti kongres musisi Indonesia,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Menurutnya, RUU Permusikan tidak dapat semudah itu untuk digoalkan menjadi undang-undang. Diperlukan banyak proses dan kajian yang harus dilalui agar draft rancangan aturan ini menjadi sebuah produk final yang dapat mengikat semuanya. Disinilah semua elemen yang berkepentingan harus menyuarakannya.
Tidak boleh tinggal diam jika merasa keberatan. Begitu pula bagi yang merasa hal ini ada sisi positifnya juga dapat bersuara.
“Karena memang dalam draft RUU itu ada beberapa pasal yang saya sendiri pikir perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi. Seperti tentang sertifikasi musisi. Bagi musisi jalur formal tidak masalah tetapi kalau yang otodidak bagaimana,” tegas Yudha.
Pria berkacamata ini mengatakan, pasal soal sertifikasi akan memberi batasan berkarya pada musisi. Padahal masalah musik adalah selera. Baik itu yang datang dari musisi profesional maupun mereka yang secara independen.
Musik adalah produk seni, tambahnya. Maka dari itu penikmat seni pun akan berbeda-beda pula seleranya. Jika ada aturan sertifikasi maka golongan musisi tertentu pasti akan terbatas untuk memproduksi karya.
“Kalau musik itu lebih abstrak. Genre saja bermacam-macam. Tidak bisa distandarisasi. Dia tidak seperti ilmu bangunan atau ilmu eksak yang terukur. Musik itu suka dan tidak suka sangat subyektif,” tegas pria yang juga menjalankan usaha kontraktor di Malang ini.
Yudha menambahkan, di sisi lain, RUU Permusikan juga memiliki pasal yang baik, yakni dengan tegas melindungi karya-karya musisi. Dan memikirkan standar bayarana atau gaji bagi pekerja di industri musiknya.
Akan tetapi apapun pro dan kontra yang muncul hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipandang baik. Karena menjadi sebuah “good will” untuk menata permusikan di Indonesia. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :