Sekda Persilahkan Korban Lapor ke Polisi


MALANG - Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) staf Kecamatan Blimbing yang mencatut nama Sekda untuk modus bisa masuk CPNS,  masih bergulir. Sampai saat ini, ASN yang bekerja di Kecamatan Blimbing tersebut sudah mendapatkan sanksi atas pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Sedangkan untuk dugaan penipuan, masih dilakukan upaya untuk mediasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengungkapkan, terkait kasus tersebut, pihaknya sudah memberikan instruksi kepada camat untuk memberikan sanksi indisipliner. "Untuk sanksi disiplin, saat dia tidak masuk selama beberapa hari sudah diberi sanksi. Namun, lagi-lagi, yang bersangkutan melanggar lagi, akhirnya saya minta untuk bikinkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lagi," terang Wasto ketika ditemui Malang Post, Rabu (14/8).
Terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut, Wasto jyga sudah meminta pihak kecamatan untuk melakukan fasilitasi, unyuk menemukan solusi. "Aspek pidananya, kami serahkan pada korban. Kalau memang masih merasa dirugikan dan dilaporkan ke pihak berwajib, ya silahkan," terang dia.
Ketika ditanya terkait namanya yang dicatut dalam kasus tersebut, sampai saat ini Wasto mengaku masih belum menentukan langkah. Ia masih menunggu hasil fasilitasi dari pihak kecamatan. "Saya masih akan ukur dulu bagaimana hasilnya. Yang jelas, kami akan memberikan sanksi tindakan indisipliner karena dia tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas," tegas Wasto.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Setioko menambahkan, sampai saat ini, pihaknya masih belum bisa menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sebab, ia masih menunggu perintah dari wali Kota Malang terkait kasus tersebut. "Kami masih menerima konsultasi secara prosedural untuk kasus itu. Kecuali, kalau ada perintah dari pak wali kota untuk menindaklanjuti. Sejauh ini, kami masih belum menerima instruksi dari beliau," terang dia.
Untuk itu, ia berharap, pihak kecamatan secara intens melakukan fasilitasi terhadap korban dan oknum ASN tersebut. Sedangkan untuk dugaan pidana yang dilakukan, pihaknya menyerahkan kembali kepada korban untuk berkonsultasi kepada pihak kepolisian. "Korban ini harusnya lapor kepada polisi. Sedangkan kami hanya bisa membantu sebatas fasilitasi saja," tandas dia.(tea/aim)

Berita Terkait