Siap-Siap Nilai Jual Objek Pajak PBB Bakal Naik


MALANG - Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Bumi Bangunan (PBB), kemarin ditetapkan DPRD Kota Malang bersama Wali Kota Malang Sutiaji. Perubahan ini akan berdampak pada penyesuaian tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) PBB.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ir Ade Herawanto menjelaskan, beberapa penyesuaian aturan diantaranya mengenai nomenklatur yang berubah. Dari Dinas Pendapatan Pajak Daerah (Dispenda) menjadi OPD pemungut pajak.
Kemudian adanya penghapusan tunggakan piutang pajak yang sudah kedarluarsa dan sudah bukan wajib pajak lagi. Hal ini dicontohkan Ade berbentuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di Kota Malang.
“Perubahan perda ini juga mengatur tentang penyesuaian tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) akan kita atur dengan Perwal. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang makin tinggi nilai tanah,” terang Ade.
Menurutnya, sudah sekitar 3 tahun lebih Pemkot Malang belum mengajukan NJOP dengan nilai yang sesuai perkembangan zaman. Hal ini juga akan diberlakukan untuk NJO Reklame (NJOR). Saat ini, tegas Ade, sudah saatnya menerbitkan perwal NJOP dan NJOR yang baru.
Selanjutnya, BP2D akan melakukan kajian intensif untuk menentukan NJOP dan NJOR yang sesuai aturan dan perkembangan zaman saat ini.
“Juga melakukan kajian penghapusan piutang pajak tadi,” pungkasnya.
Sementara itu beberapa saran masuk datang dari beberapa fraksi DPRD Kota Malang sebelumnya. Jubir Fraksi PDI Perjuangan Sugiono menyampaikan, Pemkot harus lebih selektif dan serius menginventarisir Wajib Pajak (WP) yang hendak dihapus piutangnya.
Jangan sampai ‘kongkalikong’ penghapusan pajak yang tidak sesuai sehingga merugikan negara.
Jubir Fraksi PKB Ike Kisnawati juga menyampaikan, usai perda ini disahkan Pemkot harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pajak bumi bangunan. Hal ini berkaitan dengan tarif pajak yang akan ditentukan.
“Harus benar-benar sesuai. Jangan sampai merugikan masyarakat. Juga data base dari wajib-wajib pajak harus terus diperbaharui secara berkala,” pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait