SILPA Capai Rp 538 Miliar, Perencanaan Dipertanyakan


MALANG -  Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2018 kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kota Malang. Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Malang tahun 2018 yang menyoroti SILPA tahun 2018 yang naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sisa anggaran Rp 400 miliar, tahun 2018 naik menjadi Rp 538 miliar.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun 2018, di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (12/4). Menurut juru bicara Pansus, Rusman Hadi, SILPA anggaran tahun 2018 masih sangat besar. Harusnya dalam LKPJ disebutkan rincian SILPA itu.
“Hal ini menunjukan lemahnya perencanaan anggaran dan program. Dalam LKPJ harusnya disertai angka-angkanya, meski angka sementara. Karena itu LKPJ ini harus disempurnakan lagi dan lebih sistematis,” kata Rusman Hadi yang membacakan kali kedua hasil laporan Pansus LKPJ.
Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto mengungkapkan, sepanjang tahun 2018, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan anggaran yang dibuat. Namun, SILPA dengan jumlah yang cukup besar tersebut menjadi sorotan tersendiri. "Penyerapannya memang tidak maksimal. SILPA paling besar dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ," terang dia.
Pria berkacamata tersebut menguraikan, sederet kegiatan yang dibuat Pemkot Malang sepanjang 2018 tak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal, RPJMD seharusnya dijadikan acuan utama untuk proses pembangunan yang harus dilakukan. "Sehingga, dia meminta agar tahun ini pemerintah lebih fokus dengan setiap program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kami simpulkan pemerintah Kota Malang hanya sekedar gugur kewajiban LKPJ," terang dia.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, SILPA yang sangat besar itu terjadi lantaran penetapan APBD-Perubahan 2018 baru rampung pada Oktober 2018. Sehingga ada beberapa kegiatan yang gagal lelang. "Ada beberapa kendala yang pada akhirnya membuat APBD-Perubahan selesai di Oktober, dan membuat banyak kegiatan gagal lelang," jelas pria berkacamata itu.
Sutiaji menjelaskan, Pemerintah Kota Malang saat itu memilih untuk tidak menggunakan anggaran dan menjadikan sebagai SILPA lantaran tak ingin melakukan pembangunan seadanya, tanpa memperhatikan kualitas. Sehingga keputusan akhir adalah tidak menggunakan anggaran, dikarenakan waktu yang sangat sempit. "Secara sistematik semestinya Ranperda KUAPPAS itu selesai Juli, jadi kami ada waktu banyak untuk merampungkan banyak kegiatan yang tak berjalan di anggaran inti," ujar dia.
Dia juga menjelaskan ada banyak program yang gagal lelang di 2018 lantaran waktu yang tak mencukupi. Diantaranya 18 paket pengejaan jalan yang pada akhirnya gagal dilaksanakan. "Tahun ini kami sudah maksimalkan, agar Juli sudah selesai PAK, maksimal Agustus sudah rampung," tandas dia.(tea/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :