Sumber Gaji PPPK Belum Jelas


MALANG - Rencana pemerintah pusat merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum dibarengi kesiapan pemerintah daerah. Salah satu contohnya alokasi gaji untuk  PPPK belum jelas. Padahal informasi pendaftaran seleksi menjadi abdi negara itu dilakukan Februari sudah menyebar luas.  
Pemkab Malang contohnya, sampai kemarin belum mengalokasikan anggaran di APBD 2019 untuk gaji PPPK. Karena itulah, Wabup Malang HM Sanusi menyatakan setuju terhadap kebijakan tersebut namun mengajukan catatan. Apalagi sampai kemarin belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rekrutmen PPPK.
”Kami di daerah menunggu. Karena itu merupakan program dari pemerintah pusat,’’ Sanusi ditemui kemarin. Menurut dia, seluruh programjika datangnya dari pusat, maka daerah hanya mengikuti saja.
Ia menguraikan rekrutmen PPPK merupakan langkah pemerintah pusat untuk memenuhi jumlah pegawai di daerah. Selain itu menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan  honorer di daerah. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan terkait dengan penggajian. Apalagi seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberi sinyal gaji PPPK ditanggung oleh daerah.
”Ini yang kami tidak setuju,’’ kata Sanusi menanggapi kebijakan itu.  Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini mengaku Pemkab Malang tak mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK dalam APBD tahun 2019. Sehingga jika rekrutmen tetap dilaksanakan pada Februari dan penggajian PPPK dibebankan kepada daerah, dia memastikan akan kacau.
”APBD ini ada aturannya. Dalam penggunaan APBD semuanya sudah tercantum, sesuai dengan program yang direncanakan. Tidak bisa ujug-ujug kami menggunakan anggaran, yang programnya tidak tercantum. Itu melanggar aturan namanya,’’ tambah Sanusi.
Selain tidak mengalokasikan anggaran, pemerintah pusat idealnya wajib mengetahui terkait kekuatan anggaran di daerah. Namun demikian menurut dia, program tersebut bagus untuk memenuhi kekurangan pegawai di daerah.  
Soal kendala usia tentang rekrutmen PPPK untuk para honorer, menurut Sanusi, tidak ada persoalan lagi. Karena dari laporan BKD, bahwa batas usia PPPK adalah 58 tahun. ”Jadi meskipun pensiunnya kurang satu tahun, masih boleh daftar. Kalau itu tidak ada kendala,’’ ungkapnya.
Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH M Hum mengatakan, pihaknya masih menunggu juklak dan juknis terkait dengan PPPK. Sama seperti Sanusi, Nurman mengatakan untuk penggajian PPPK, Pemerintah Kabupaten Malang belum mengalokasikan anggaran.
 

Berita Lainnya :