Tatanan Pemerintahan dan Politik Bisa Berantakan


DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang diminta segera berkonsulasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi. Tujuannya agar tatanan pemerintahan dan berbagai proses politik tak berantakan setelah KPK melakukan penindakan.
Belajar dari proses penyidikan KPK pada Maret 2018 lalu yang menyeret 18 anggota dewan jadi tersangka. Saat itu tatanan pemerintahan sempat terhenti. Di antaranya pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun 2014 (LKPJ tahunan) sempat terhenti. Penyebabnya dewan tak punya pimpinan dan tak kuorum untuk menggelar sidang.
Kini DPRD Kota Malang sedang membahasKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 dan RAPBD 2019. Mereka juga sedang bersiap membahas LKPJ akhir masa jabatan wali kota periode 2014- 2019.
Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari Sip MA PhD mengatakan, apa yang dilakukan KPK di Kota Malang merupakan proses penegakan hukum.
“Ini bagian pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang memang sudah jelas sistemnya dan KPK sederhana mencari siapa saja penerima uang itu,” kata Wawan.
Lulusan S3 di Flinders University Australia itu menilai KPK sudah menjalankan proses hukum. Hanya saja hal ini membuat kondisi di DPRD kota Malang menjadi genting mengingat proses politik jadi terhambat.
“Dari dampak ini yang jelas sangat dirugikan adalah masyarakat Kota Malang. Jika proses pembahasan tertunda, masyarakat pun tak kunjung menerima manfaat APDB,” paparnya.
Solusi yang harus segera dilakukan adalah konsultasi dengan Mendagri terkait jalan keluarnya. Tak hanya itu, konsultasi dengan lembaga lainnya agar kondusif. Salah satunya dengan menentukan pengganti antar waktu (PAW) yang bersifat jangka pendek atau sementara.
“Dalam menentukan pengganti antar waktu tidaklah mudah, karena membutuhkan proses yang lama dan partai politik juga ikut bertindak,” tutur pria kelahiran Bandung ini.
Kasus Kota Malang dinilai sebagai pembelajaran untuk adanya proses perubahan peraturan daerah. Menurut Wawan, tindakan KPK telah sesuai dengan UU pemberantasan korupsi. Namun seharusnya pemerintah daerah dapat mengantisipasi kondisi genting jika sewaktu-waktu terjadi. Sehingga masyarakat tak dirugikan.
“Peran pembuat kebijakan baik DPRD maupun pemerintah menjadi pembelajaran untuk peraturan daerah dalam mengatasi kondisi genting ini agar masyarakat tidak dirugikan,” imbuhnya.
Sementara itu, pengamat politik dari UMM, Dr Wahyudi Winaryo MSi menilai tindakan KPK menelisik kasus ini hingga ke akarnya adalah buah dari kerjasama para saksi yang blak-blakan. Sesuai adminitrasi persidangan, keterangan saksi dapat membuka peluang pengembangan tindakan pemberantasan korupsi.
 “Jika semua sudah ada rinciannya dan KPK diam saja tentu akan dipertanyakan. Bedanya dengan persidangan lain mungkin karena saksi bungkam dan bersedia jadi kambing hitam kasus itu,” bebernya. (ita/van/ary) 

Berita Lainnya :