Tidak Ada Anggaran, KTP Pohon Mandek


MALANG - Sejumlah pohon di kawasan Jalan Ijen dan Jalan Dempo telah memiliki Kartu Tanda Pohon (KTP). Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah memasang KTP di sejumlah pohon yang berada di dua kawasan itu.
Tujuannya, agar pohon-pohon yang berada di lahan milik Pemkot Malang terdata dengan baik. Juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait status pohon itu. Dalam KTP itu terdapat barcode yang jika discan akan diarahkan ke sebuah situs informasi tentang kondisi pohon. Plt Kepala Disperkim Kota Malang Diah Kusumadewi mengatakan, petugas dari Disperkim sudah memasang kartu tanda pohon semenjak akhir tahun 2018. Secara bertahap, pohon-pohon yang berada di lahan milik Pemkot Malang akan diberi KTP.
“Saat ini belum terdata jumlah pohon di Kota Malang secara keseluruhan. Dengan adanya KTP ini, nanti bisa diketahui jumlah pohon yang dilakukan secara bertahap,” ujar Diah kepada Malang Post.
Malang Post mencoba melakukan scan barcode di KTP sebuah pohon di dekat Jalan Ijen. Kemudian diarahkan ke sebuah situs www.cibors.com. Di sana, terdapat informasi mengenai nama ilmiah pohon, nama umum, bahkan hingga nama lokal.
Selain itu juga ada kondisi kesehatan pohon. Sebuah pohon Mahoni Daun Kecil yang terscan menunjukkan kalau kondisi kesehatannya itu sakit ringan dengan warna hijau muda. Dalam informasi itu juga ada tinggi pohon, diameter dan lebar tajuk. Bahkan di keterangan terakhir ada keterangan eco-benefit yang menerangkan manfaat keberadaan pohon.
Ada sejumlah pohon seperti pohon palem, pohon mahoni dan pohon-pohon kecil lainnya. Kata Diah, status kesetahan pohon juga diperhatikan. Jika kondisinya kurang sehat, maka akan diberikan vitamin.
“Ya seperti manusia begitu, kalau misal kurang sehat diberi vitamin. Kalau sudah rapuh ya ditebang,” jelasnya.
 Namun Disperkim belum bisa menambah KTP pada tahun 2019 ini. Direncanakan penambahan KPT dimulai kembali pada 2020.
“Kayaknya di PAK 2019 atau 2020 karena itu kayaknya kemarin tidak masuk di RKPD nya,” pungkas Diah. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :