Tingkatkan Fungsi Pengawasan DPRD



MALANG - DPRD Kota Malang terus memperkuat fungsi yang dimiliki. Salah satunya fungsi pengawasan. Sejak akhir tahun ini, terutama usai sahkan APBD Perubahan dan APBD tahun 2018, para wakil rakyat itu melakukan pengawasan pembangunan dengan berbagai strategi.
Ketua DPRD Kota Malang, Drs Abd Hakim mengatakan, pengawasan merupakan fungsi mutlak yang harus dimaksimalkan. “Tujuannya agar pembangunan tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai anggaran yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif,” katanya. 
Hakim mengatakan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan maka akan berdampak besar pada kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada publik dan tatanan demokrasi. Ia lantas mencontohkan, pengawasan pembangunan yang ketat akan bermanfaat  pada kualitas pembangunan.
“Sehingga warga menikmati pembangunan sesuai yang diperjuangkan dengan mengacu pada kebutuhan warga,” katanya.  Dengan pengawasan pembangunan, lanjut Hakim, maka warga diharapkan akan terlibat secara aktif.  
 “Tentu ini menjadi bagian dari memperkuat tatanan demokrasi. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun kebijakan lainnya sesuai aspirasi dan keterlibatan langsung masyarakat,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Mantan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang ini mengatakan, karena pengawasan pembangunan yang harus diperketat maka fungsi komisi pun semakin maksimal. Sebab komisi sebagai alat kelengkapan dewan yang bermitra secara langsung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai instansi teknis di eksekutif.
“Dalam pelaksanaan pengawasan, komisi akan turun ke lapangan dan melihat secara langsung  bagaimana kondisi secara faktual. Lalu dikomparasikan dengan anggaran alokasi anggaran yang diperjuangkan dan tujuan program pembangunan. Nah disini akan diketahui apakah sudah sesuai atau belum,” papar Sekretaris PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Lebih lanjut, Hakim akan terus memperkuat komunikasi dengan semua komisi yang ada di dewan. Masing-masing komisi akan didukung untuk memperkuat pengawasan sesuai mitra kerja komisi.
“Saya bersama teman-teman di komisi akan selalu turun ke lapangan. Jika mengetahui adanya kendala, maka akan dicarikan solusi secara bersama. Sehingga selalu ada jalan keluar untuk pelaksanaan pembangunan,” paparnya. Namun demikian jika pembangunan sudah berjalan, pengawasan pelaksanaannya tetap dilakukan.
Dia menambahkan, untuk teknis pelaksanaan pengawasan agar kian maksimal, komunikasi dengan para wakil ketua dewan pun terus dijalankan. “Karena masing-masing wakil ketua memiliki tugas dan fungsi. Ini merupakan strategi kerja bersama yang harus terus dijalankan secara maksimal,” pungkasnya. (van/mp)

Berita Lainnya :