Triwulan Kedua, Raihan Pajak Daerah Jeblok


MALANG – Meski pendapatan pajak meningkat pada liburan lebaran karena resto dan hotel ramai, tapi belum mampu meningkatkan secara keseluruhan raihan pajak daerah yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Hingga triwulan kedua atau semester pertama, pajak yang berhasil dihimpun masih Rp 179 miliar dari Rp 501 miliar target 2019.
Padahal, BP2D Kota Malang sudah banyak melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, mulai dari jalan sehat sadar pajak, operasi gabungan sadar pajak, sampai dengan peningkatkan SDM petugas pajak. Minimal, di pertengahan tahun ini pendapatan pajak minimal sudah dapat 50 persen dari target atau sekitar Rp 250 miliar.
“Sejak dilaunching Februari lalu, dari sembilan jenis pajak daerah total realisasinya masih agak jeblok. Pajak yang dapat dibukukan masih sekitar Rp 179 miliar, Masih sangat jauh dibawah target Rp 501 miliar,” kata Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto kepada Malang Post, akhir pekan kemarin.
Sembilan jenis pajak yang dihimpun BP2D antara lain, pajak hiburan, pajak restoran, PBB, pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir, dan lainnya. Agar target dapat terpenuhi sampai akhir tahun, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan pajak yang diraih BP2D.
“Akhir tribulan kedua ini, kami akan lakukan monev dan anev untuk mengurai apa yang menjadi penyebab raihan pajak yang agak jeblok. Termasuk rekomendasi apa yang harus kami lakukan untuk mengejar target ini,” ungkapnya.
Dari pengamatanya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Banyak potensi pajak yang belum tecover. Meskipun dengan sistem online dan teknologi apapun untuk deteksi, pendataan serta “pemaksaan” suatu objek pajak mau menjadi wajib pajak tetap harus dilakukan secara manual, persuasif dan tegas oleh petugas pajak di lapangan. “Belum ada teknologi yang memungkinkan calon wajib pajak akan tercover menjadi wajib pajak baru. Inilah alasan mengapa kami membutuhkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, utamanya mereka anak muda yang dapat berlari kencang dengan perseneling 4 dan 5,” ungkap Ade.
Selain itu menurutnya, kerjasama strategis di lapangan antara BP2D dengan jajaran petugas OPD lainnya, seperti perizinan di DMPTSP, petugas pajak pusat, APH, Bagian Hukum dan lainnya harus dapat terus dibangun sinergis.
“Karena, di BP2D juga banyak jabatan yang kosong, sehingga harus dirangkap atau dikerjakan saya sendiri,” tambahnya.
Ditambahkannya, belum adanya wajib pajak bandel yang belum dipidanakan menjadi belum ada efek jera bagi wajib pajak yang bandel atau yang tidak jujur dalam melaporkan omzet maupun pajaknya. “Insya Allah, dalam beberapa bulan ke depan, pasti akan ada yang kami upayakan semaksimal mungkin untuk memidanakan mereka wajib pajak yang bandel sebagai usaha memberikan efek jera atau shock terapy kepada mereka,” jelas mantan Kabag Humas Pemkot Malang.
Anggota Komisi B DPRd Kota Malang Lookh Mahfudz memahami kondisi yang ada di BP2D Kota Malang. Karena saat ini tengah dilakukan perubahan dua Perda yang terkait pajak daerah. Dalam waktu dekat, dua perubahan Perda ini akan segera diputuskan. Sehingga BP2D bisa segera mengejar ketertinggalannya untuk mencapai target pajak daerah.
“DPRD segera memutuskan perubahan perda 11 tahun 2011 tentang PBB, dan perubahan Perda 16 tahun 2010  tentang pajak daerah. Diharapkan dua perubahan Perda itu bisa menjadi dasar  BP2D melakukan pemungutan pajak. Saya berkeyakinan, BP2D mampu untuk mencapai target di akhir tahun ini,” tandasnya. (aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :