Tupoksi Komite Sekolah Akan Diperdakan


MALANG –  Keberadaan komite sekolah akan diatur secara formal melalui peraturan daerah (Perda) di Kota Malang. Agar sesuai dengan tugas dan fungsinya, keberadaan komite sekolah akan masuk dalam perubahan Perda penyelenggara pendidikan Kota Malang yang kini tengah digodok di DPRD Kota Malang.
“Beberapa aspirasi  yang kami serap dan dari hasil diskusi banyak stakeholder pendidikan, kami akan atur  komite sekolah agar tugas, kewajiban, dan hak komite sekolah dapat diatur dan berjalan dengan landasan yang jelas,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Drs Rusman Hadi kepada Malang Post.
Dijelaskannya, keberdaan komite sekolah perlu diperjelas karena didasari beberapa konfilik yang kerap terjadi antara komite sekolah dengan penyelenggara pendidikan, seperti Dinas Pendidikan dan pejabat dan pengurus inti sekolah.
Dewan kerap mendengar keluhan terkait komite sekolah, salah satunya ketika komite sekolah merasa tidak difungsikan dengan maksimal, tidak dilibatkan penuh dalam pembuatan kebijakan sekolah, hingga bertugas hanya tanda tangan saja.
“Ini tidak baik juga. Pernah juga ada yang saat sekolah dapat bantuan komputer dari pemerintah. Saat sudah datang ternyata biaya listrik dan perangkatnya disediakan sendiri. Pihak sekolah kemudian meminta urunan dengan komite sekolah. Nah disini ada yang keberatan. Hal-hal ini memang tidak bakal terjadi jika tugas dan tupoksinya jelas,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, sekolah juga harus mengetahui apa saja yang mereka bisa dapatkan dari komite sekolah. Dan dapat diatur dan diklasifikasikan siapa saja yang bisa menjadi jajaran komite sekolah. Diberikan training sampai diberikan standarisasinya.
Hal inilah yang sebelumnya tidak pernah diatur di Kota Malang. Maka dengan adanya perubahan Perda Penyelenggara Pendidikan seperti yang tertuang juga di Permendikbud No 75 Tahun 2017. “Wewenang dan tugas komite sekolah akan dipertegas agar mutu pendidikan semakin berkualitas di Kota Malang,” tambahnya.
Sebelumnya Koordinator MCW Fachruddin sempat menyampaikan jika pihaknya menilai, keberadaan komite sekolah tidak berperan sesuai tugas dan fungsinya selama ini.
Hal ini disebabkan karena banyak komite sekolah yang belum mengetahui tugas dan fungsinya, dan beberapa komite sekolah juga belum mampu menjalankan perannya secara optimal.
“MCW memberikan masukan kepada dinas pendidikan dan dewan pendidikan Kota Malang untuk mampu memberikan peningkatan kapasitas kepada setiap komite sekolah. Dan mendesak para stakeholder tersebut harus dapat memberikan pelatihan yang terkontrol serta berkelanjutan. Sehingga perkembangan setiap komite sekolah dapat diukur,” tegasnya. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :