Ubah Sistem Parkir, Pemkot Rekrut Jukir Bergaji UMK


MALANG - Permasalahan terkait parkir terus menjadi sorotan publik, baik retribusi dan juga pelaksanaan di lapangannya. Pemkot Malang berencana akan mengubah sistem perparkiran. Parkir nantinya tidak lagi di bawah pengelolaan Dishub, tapi akan dikelola BUMD yang akan dibentuk Pemkot Malang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menginventarisir juru parkir (jukir) seluruh Kota Malang. Mereka para Jukir akan mendapatkan gaji pokok dan juga asuransi kesehatan saat bekerja di bawah pengelolaan BUMD. Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan, jika retribusi parkir sudah masuk ke dalam BadanUsaha Milik daerah (BUMD), pihaknya akan melakukan rekrutmen tenaga parkir.
"Jukir akan kami beri gaji sesuai Upah Minumum Kota (UMK) Kota Malang," kata Wali Kota Malang Sutiaji beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya, para Jukir juga akan diberi fasilitas berupa asuransi kesehatan. Mereka akan bekerja sesuai dengan jam kerja. "Kami akan membagi jam kerja jukir sesuai dengan shift," papar pria berkacamata ini.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam waktu dekat, Pemkot Malang akan belajar dari Pemkot Surakarta. "Di Surakarta atau Solo sudah bekerjasama dengan perusahaan BUMN sehingga bisa mempekerjakan Jukir. Kami akan mencontoh hal tersebut," papar dia.
Lebih lanjut, Sutiaji mengungkapkan, rencana tersebut dilakukan lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. “Ada selisih pembelian karcis dengan hasil. Kami tidak punya jukir dan tidak ada hitam di atas putih terkait pembagian 60 banding 40 persen. Tapi eksistingnya demikian. Makannya tidak bisa dibegitukan terus-menerus,” terangnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Malang menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang di sektor retribusi tidak memuaskan selama 2018 lalu. Target capaian retribusi di 2018 ditarget Rp 51,4 miliar, tetapi realisasinya Rp 50,5 miliar. Salah satu sumber retribusi yang tidak capai target dari retribusi parkir tepi jalan umum. Hal tersebut dipertanyakan setidaknya oleh tiga fraksi DPRD Kota Malang dalam penyampaian laporan pertanggunjawaban wali kota terhadap penggunaan anggaran di Tahun Anggaran 2018, yakni Fraksi PAN, PPP-Nasdem, dan Demokrat.(tea/aim)

Berita Terkait