Warga BTU Tuntut Penyelesaian Fasum Fasos


MALANG –  Warga perumahan Bulan Terang Utama (BTU) Kelurahan Mayopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang kembali bergolak. Rabu (23/1), puluhan perwakilan warga dari RW 16 dan RW 17 memprotes ketidakjelasan pengadaan dan pembangunan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).
Ada berbagai tuntutan yang disampaikan warga kepada pengembang perumahan, mulai dari lahan pemakaman yang sempit dan tidak representatif, pembangunan masjid yang belum tuntas, pembangunan pagar perumahan sampai dengan penanganan sampah rumah tangga yang tidak kunjung ditangani dengan baik.
“Warga mempertanyakan keberadaan atau ketersediaan Fasum dan Fasos yang tidak ada kejelasan dari developer selama kurang lebih lima tahun ini,” kata Ketua RW17 Emik Gandamana kepada Malang Post, kemarin.
Puluhan warga ini berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya di Masjid Nurul Islam. Kepada wartawan, mereka sempat menunjukkan fasilitas umum dan sosial yang tidak layak, seperti lokasi pemakaman untuk ribuan warga yang tidak sampai 200 meter, lokasiya di pinggir sungai.
 “Fasum dan Fasos yang telah menjadi hak warga merupakan kewajiban dari developer sesuai site plant yang telah diketahui bersama warga saat  memilih kavling. Serta hasil sidang amdal pembangunan perumahan oleh PT. BTU pada 27 Juni 2014 di Hotel Trio,” tegasnya.
Dijelaskannya, lahan pemakaman memang sudah tersedia dan difungsikan. Tapi luasannya masih belum memadai dengan jumlah warga di perumahan. Lokasinya juga  berada di pinggir sungai yang rawan longsor.
“Untungnya ada tanaman bambu-bambu agar tidak gampang longsor,” tambah Ketua RW16, Pitoyo.
Tidak hanya makam, seperti masjid yang telah dimulai pembangunannya sejak Juni 2016 lalu, di kawasan RK 30. Awalnya, masjid ini dijanjikan selesai pertengahan 2017. “Tapi sampai sekarang tidak bisa difungsikan,” ujar warga serentak. “Pembangunan belum selesai. Bentuk fisiknya masih 40 persen,” tambahnya.
Ketua RW16, Pitoyo dan Ketua RW17, Emik Gandamana yang memimpin aspirasi warga dan ibu-ibu PKK tersebut, juga menjelaskan bila penerangan jalan umum (PJU)  yang terpasang juga banyak yang sudah tidak berfungsi. Sehingga memicu kerawanan keamanan lingkungan perumahan.
Warga sudah melaporkan permasalahan itu melalui surat bernomor 01/F-002/I/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. BTU dan ditembuskan kepada Wali Kota Malang, H. Sutiaji, DPRD Kota Malang, Kecamatan Madyopuro hingga ke Kelurahan dan LPMK Madyopuro.
Anggota DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz mendesak Pemkot Malang untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga perumahan BTU. Dia sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi warga perumahan BTU. Meski hal itu masih berada di wilayah pengembang perumahan, tapi Pemkot Malang harus hadir di tengah masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
“Mereka juga bagian dari warga Kota Malang yang juga membayar pajak pada kota ini. Pemkot Malang harus hadir untuk membantu penyelesaian permasalahan warga perumahan BTU,” terangnya.
Sampai berita ini diturunkan, pengembangan perumahan BTU, Umang Gianto belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. (mar/aim)

Berita Terkait