Yakin Quorum dalam Sidang LKPJ


MALANG - Meski 19 anggota DPRD Kota Malang dipastikan akan absen dalam agenda badan legislatif Kota Malang seterusnya, proses kinerja diyakini tetap dijalankan. Hal ini dipastikan dengan diadakannya agenda Sidang Paripurna Pelemparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang Drs Abdul Hakim menegaskan, hari ini sidang paripurna pelemparan LKPJ tersebut akan dilaksanakan. Meskipun dia meyakini sidang akan dihujani berbagai interupsi dari peserta sidang. “Iya, bisa jadi dihujani interupsi. Kaitannya dengan quorum (jumlah minimal anggota dalam sebuah rapat, Red),” tandas Hakim kepada Malang Post saat ditemui di ruangannya kemarin.
Hakim mengatakan, sisa anggota DPRD Kota Malang yang saat ini aktif dan tidak memiliki urusan hukum adalah 26 anggota dari total 45 orang. Didasarkan pada Tata Tertib DPRD Kota Malang Pasal 105, di mana dalam sebuah rapat paripurna anggota yang harus hadir adalah 2/3 dari jumlah total, maka sidang paripurna dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan, bila dihadiri minima 30 anggota dewan.
“Tetapi ada pula diatur, jika sidang tersebut hanya pelemparan dan dewan hanya mendengarkan saja, maka 23 anggota dewan saja cukup,” papar Hakim.
Sementara itu 30 anggota dewan wajib dihadirkan untuk memenuhi quorum, ketika sidang paripurna memiliki agenda untuk memutuskan sesuatu. Meski yakin untuk mengagendakan sidang tersebut, Hakim tetap berpikiran “hujan” interupsi akan menghadang.  “Sidang Paripurna LKPJ Kepala Daerah ini penting. Agar kita mengetahui seberapa jauh program-program yang tercapai di 2017. Selanjutnya kalau ada yang kurang dana atau anggaran bisa diketahui dan dilanjutkan dengan pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” jelas Hakim.
Ia melanjutkan pembahasan PAK memang seharusnya sudah mulai dijalankan pertengahan tahun ini. Maka dari itu dirinya menggenjot betul agenda kedewanan tetap dijalankan agar tidak menganggu agenda penyelenggara kebijakan lainnya.
Sementara itu anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan, Erni Farida tidak memberikan keterangan gamblang soal dugaan “hujan” interupsi pada sidang paripurna pelemparan LKPJ hari ini.
“Dilihat saja besok ya,” ungkapnya tersenyum saat ditanya apakah Fraksi PDI Perjuangan akan mempersoalkan quorum anggota dewan dalam sidang tersebut.
Meski begitu ia mengatakan pihaknya akan memelajari seluruh LKPJ yang belum diperdengarkan kepada anggota dewan. Ia meyakini fraksinya pasti akan mempertanyakan banyak hal secara detail dalam laporan tersebut.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Demokrat, Indra Tjahyono berharap sidang hari ini dapat berlanjut dan quorum.  “Semoga quorum lah. Karena besok (hari ini,red) kan pengantar laporan LKPJ saja. Tepatnya penyampaian sambutan wali kota dalam penghantar LKPJ tahun 2017. Baru nanti dewan akan membahas dengan membentuk pansus LKPJ,” pungkas Indra.
Selain pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kota Malang, agenda-agenda lain yang mesti dijalankan DPRD Kota Malang juga berpusat pada sidang-sidang Peraturan Daerah (Perda). Terdapat beberapa Rancangan Perda yang seharusnya sudah memasuki tahap pelemparan dalam sidang paripurna.
Yakni Ranperda CSR, Ranperda Warnet, Ranperda Pajak dan Ranperda Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). (ica/han)

Berita Lainnya :