Alur Perizinan Lama, Ruangan Tak Kondusif

 
MALANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menjadi dinas yang memiliki skor penilaian terendah, versi Ombudsman. Hal ini diakui DLH Kota Malang, alasanya tergolong sebagai dinas baru di 2017. Sehingga memiliki banyak sistem, kebijakan dan ruang kerja yang harus dibenahi. Dua alasannya, karena alur perizinan lama dan ruang kerja tak kondusif.
Dasar penilaiannya adalah Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2017. Nilai DLH Kota Malang memiliki nilai terendah yakni 21 dari skala 1-100. Ini berada di zona merah, yang artinya tingkat kepatuhan tergolong rendah. 

Satpol Segera Panggil Pemilik

 
MALANG - Satpol PP Kota Malang segera memanggil pemilik sejumlah bangunan yang diduga tak memiliki izin. Ini menjawab pernyataan dari Ombudsman RI terkait dua bangunan diduga tak berizin di Jalan Mayjen Sungkono dan Jalan Soekarno Hatta Malang. Jika terbukti tentu bangunan tak berizin pasti disegel.
Hal in ditegaskan Kasatpol PP Kota Malang Priyadi. Ia mengatakan, selain dua bangunan yang tak berizin di Jalan Mayjen Sungkono, ada bangunan lain yang juga tak berizin. Di antaranya bangunan tower di Jalan Basuki Rachmat, bangunan tower di Jalan Ijen, serta bangunan di atas bantaran sungai di Sukun. 

Dekati Masyarakat, Selalu Lakukan Perubahan

 
MALANG - Terus mendekati seluruh lapisan dan kalangan masyarakat serta selalu melakukan perubahan demi memaksimalkan pelayanan. Hal ini dikedepankan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang Jumat (26/1) memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-68.
Kepala Kantor  Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono,S.H,M.H kepada Malang Post menjelaskan beberapa program untuk mendekati berbagai  lapisan dan kalangan masyarakat. Di antaranya menggencarkan edukasi, workshop maupun sosialisasi keimigrasian.  Workshop dalam upaya mencegah TKI non prosedural telah diadakan di Kabupaten Malang. Selain  itu, juga menggelar  pameran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di  mall dan berbagai tempat strategis  lain.

Berita Terkait

Berita Lainnya :