Ada Dua Data Kemiskinan Bupati Target Turun Satu Digit


MALANG – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menekan angka kemiskinan masih terkendala dengan sejumlah masalah. Selain faktor wilayah sangat luas, data yang dihimpun berbagai intansi berbeda-beda. Kendala inilah disampaikan Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna usai Bimtek Penanggulangan Kemiskinan.
Rendra menyebutkan, menurut data dari Badan Pusat Stastistik (BPS) Kabupaten Malang dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) angka kemiskinan di wilayah ini sebesar 10,64 persen dari total penduduk 2,7 juta jiwa. Artinya, ada sebanyak kurang lebih 287 ribu warga miskin di wilayah terluas nomor dua se Jatim.
Sedangkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, sebut Rendra angka kemiskinan sebanyak 9,8 persen dari total jumlah penduduk yang ada. “Menurut data dari TNP2K angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih dua digit sebesar 10,64 persen. Saya berharap di akhir masa pemerintahan nanti turun menjadi satu digit,” ujarnya.
Dia menjelaskan, angka kemiskinan turun menjadi satu digit tepatnya sebesar sembilan persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan menanggapi berbedanya data angka kemiskinan itu, menurutnya suatu hal yang lumrah. Lantaran masing-masing lembaga penanggulangan kemiskinan memiliki parameter yang berbeda-beda.
“Maka dari itu, seluruh instansi yang melakukan pendataan kemiskinan untuk menyatupadukan data. Serta memiliki presepsi sama dalam hal indikator maupun parameter untuk mendata warga miskin,” kata Ketua DPW NasDem Jawa Timur ini. Dia mengatakan, untuk data yang dirilis dari TNP2K serta BPS, juga seusai realitas.
Selain itu, selisih data TNP2K dengan Dinsos Kabupaten Malang dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang juga sedikit. “Data dari TNP2K dan BPS merupakan hasil pengumpulan data atau suvey sepanjang 2015 yang dilaporkan pada tahun 2016,” kata pria berkacamata ini.
Sedangkan Dinsos dan DPPKB, kata dia, melakukan survey pada tahun 2016 yang ddilaporkan pada awal tahun 2017. Sedangkan parameternya seperi warga penerima Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tersebut memang menjadi prioritas selama periode kedua pemerintahannya.
Diantaranya, melalui pemberian bantuan sosial (Bansos) dan melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh desa. “Saat ini, Pemkab sedang menggalakkan program bedah rumah tidak layak huni. Melalui kondisi rumah yang baik dan layak huni, maka akan meningkatkan kualitas serta taraf hidup warga kurang mampu,” tutupnya. (big/bua)

Berita Lainnya :