Aset Pemkab Tidak Ada Yang Hilang

Tridiyah Maistuti.
 
MALANG- Sejumlah aset tanah milik Pemkab Malang senilai Rp 7,1 miliar, yang berada di enam organisasi perangkat daerah (OPD) dikabarkan tidak diketahui keberadaannya atau hilang. Namun Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, Kamis (18/7) memastikan bahwa tidak ada aset Pemkab Malang yang hilang. Tetapi karena masih proses kapitalisasi, dan belum tercatat siapa pengguna barang.
"Menurut kami, karena kurang adanya pemahaman atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga pemberitaan di media dinyatakan hilang, padahal sebenarnya tidak ada yang hilang," ungkap Tridiyah Maistuti, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas temuan aset senilai Rp 7,1 miliar tersebut, saat ini sedang proses sertifikasi. Permasalahan sebelumnya yang kemudian dianggap beberapa aset hilang, hanya pada pencatatan saja. Pemkab Malang, sudah menginventarisasi serta melakukan kapitulasi. Karena memang ada pencatatan yang dobel. Misalnya, tanah yang sudah dibeli oleh Dinas Pertanahan, seharusnya dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian dari laporan itu, Bupati Malang membuat keputusan pengunaan atas tanah itu, siapa yang memanfaatkannya.
"Misalnya kalau digunakan untuk jalan, maka diserahkan ke Dinas Bina Marga. Seiring dengan keputusan itu, harus ada catatan pemindahan kepada pengguna. Catatan pemindahan itulah yang belum tercatat, karena masih melalui proses kapitalisasi," terang Tridiyah.
Ditambahkan, permasalahan ini sebetulnya juga sudah dinyatakan selesai oleh BPK Surabaya pada 23 Juni lalu. Bukti permasalahan selesai adalah sertifikat dari Badan Pertanahan yang sekarang sedang dalam proses. "Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada aset yang hilang. Hanya karena pencatatan saja yang belum dan dobel," paparnya.
Sekadar diketahui, sempat ramai diberitakan  bahwa dari hasil penelusuran database Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD), konfirmasi kepada pengurus barang dan cek fisik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunjukkan adanya Aset Tetap berupa tanah dan kendaraan roda dua pada enam SKPD  yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp7,1 M.
Sejumlah aset tanah milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang di 6 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) senilai Rp 7,1 M tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan penelusuran database Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD), konfirmasi kepada pengurus barang dan cek fisik yang dilakukan oleh OPD menunjukkan adanya Aset Tetap berupa tanah dan kendaraan roda dua pada enam SKPD  yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp7,1 M.
Yakni tanah pengadaan pada tahun 2000 – 2011 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) sebanyak empat bidang  seluas 101.015 m2 senilai Rp 7,055 M yang terdiri dari tanah berupa tanah untuk bangunan, tanah kosong dan tanah perkampungan pengadaan tahun 2006, 2007 dan 2011 pada  BPKAD (Pengelola BMD) sebanyak empat bidang seluas 101.015 m2 senilai Rp7.055 M.
Menurut penjelasan Kepala Bidang Aset, tanah sebanyak tiga bidang di Ngadilangkung sebesar Rp4.177 M tersebut berpotensi dobel dengan tanah yang tercatat dalam KIB Dinas PKP Cipta Karya dan satu bidang tanah sebesar Rp2,8 M sedang ditelusuri keberadaannya. 
Selain itu, terdapat peralatan dan mesin berupa kendaraan roda dua hasil pengadaan tahun 1992-2012 pada enam SKPD sebanyak tujuh unit senilai Rp 70 Juta tidak dapat ditemukan. (agp/udi)
 

Berita Terkait