Bela Petani Tebu, Sopir Demo 30 Menit



MALANG – Suasana sepanjang Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, pagi kemarin dipenuhi puluhan truk tebu berhenti di pinggir jalan. Bukan antre untuk masuk ke Pabrik Gula (PG) Kebonagung untuk menggiling tebu yang dibawa, tapi puluhan sopir truk itu melakukan aksi protes membela petani tebu. Selama 30 menit, mereka menghentikan truk di pinggir jalan.
Aksi yang dikoordinir DPD Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk mendukung petani tebu menolak kebijakanan penerapan PPN sebesar 10 persen. Keberadaan truk tebu yang berjejer di pinggir jalan, sempat membuat macet jalan raya provinsi tersebut.
Sedangkan di depan Kantor PG Kebonagung, tampak dijaga puluhan petugas polisi untuk meredam aksi demo. Beberapa truk juga terpasang spanduk bertulisan berisikan protes seperti “Gula Petani Tebu Tak Laku, Petani Sekarat”.
Ketua DPD APTRI Wilayah Kerja PG Kebonagung, Dwi Irianto menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali memrotes kebijakan penerapan PPN 10 persen kepada pemerintah pusat, namun tidak ditanggapi. Pihaknya juga sudah melakukan hearing dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, namun belum menuai hasil yang baik.
“Saat itu, Kementerian Keuangan berjanji akan mencabut kebijakan tersebut, namun hingga sekarang belum terlaksana,” ujar Dwi Irianto kepada wartawan. Maka dari itu, pihaknya menggelar aksi protes dengan memarkir kendaraan truk tebu selama 30 menit. Meski aksi hanya berlangsung singkat, dia memastikan sudah membawa dampak besar.
“Kalau aksi ini diteruskan, maka akan mengganggu aktivitas pabrik. Bayangkan apabila para petani menggelar aksi tidak menanam tebu, maka dampaknya akan lebih parah lagi,” tegasnya. Dia menjelaskan, tak hanya PPN 10 persen yang dipermasalahkan. Melainkan keberadaan gula impor yang beredar sangat banyak di masyarakat.
Dia menyebut, kebutuhan gula masyarakat Indonesia selama satu tahun sebanyak 2,7 juta ton. Seluruh pabrik gula di Indonesia mampu memproduksi gula lokal sebesar 2,4 juta ton dan hanya memiliki kekurangan yang harus ditutupi 0,3 ton. Akan tetapi, pemerintah melakukan impor gula setiap tahun sebesar 1,6 juta ton.
“Kekurangan yang harus ditutupi hanya sedikit, pemerintah malah mengimpor gula sangat banyak. Jadi, keberadaan gula lokal tersingkirkan dengan banyaknya gula impor tersebut,” keluhnya. Selain itu, dia meminta pemerintah meninjau ulang Harga Eceran Tertinggi (HET) gula yang saat ini diberlakukan sebesar Rp 12.500.
Selain itu, juga menuntut besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) yang kini mencapai Rp 10.700 per kilogramnya, sementara Harga Pokok Penjualan (HPP) jauh di bawahnya, yakni Rp 9.100.
“Ada wacana Bulog mau mengambil gula petani dengan harga Rp 9.700 per kilogram, itu hitungannya dari mana? Biaya produkksi saja lebih dari itu,” cetusnya.
Menurtnya, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pada 28 Agustus 2017 mendatang pihaknya akan melakukan demo di Jakata dengan masa sejumlah 150 petani. 
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Ir M Nasri Abdul Wahid ikut menanggapi aksi dari para petani tebu. Menurutnya, keinginan dari para petani tebu tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
“Sebelumnya Bapak Wagub sudah berkunjung ke Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Pada intinya, beliau membela para petani tebu supaya kebijakan itu (PPN 10 persen) tidak diterapkan,” tuturnya.
Dia juga mengimbau kepada para petani tebu untuk tidak resah.
“Mungkin, pembatalan kebijakan itu masih dibahas. Sehingga, para petani tebu harus bersabar terlebih dahulu,” pungkasnya. (big/han)

Berita Terkait

Berita Lainnya :