Dewan Soroti Aset-aset Tua Pemkab


MALANG – Dewan memberikan warning terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang supaya menginventarisir sejumlah asset, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Peringatan ini dilakukan dewan menyusul informasi sejumlah aset Pemkab Malang saat ini tengah disoroti oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, tiap tahun BPK RI terjun melakukan verifikasi aset seluruh pemerintah daerah. Sedangkan hal yang sangat mendasar dari beberapa temuan, salah satunya menyangkut pemeliharaan aset. Mengingat tingginya pemeliharaan asset, baik itu bergerak maupun tidak bergerak.
“Pemerintah Kabupaten Malang harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk biaya pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan aset yang harus dibiayai, tentunya sudah tidak layak,” ujarnya kepada Malang Post, kemarin. Dia menjelaskan, hal ini seharusnya disikapi sangat serius oleh Pemkab Malang.
“Mengenai masalah ini, Pemkab harus menurunkan tim yang menginventarisir aset. Seluruh aset harus terdata dengan rinci mulai dari statusnya, kepemilikan hingga kondisinya,” katanya. Politisi PDIP ini memberi contoh, bahwasannya ada aset bergerak berupa kendaraan mobil yang usianya sudah sangat tua dan masih digunakan.
Menurutnya, keberadaan mobil berusia tua ini menjadikan beban keuangan pemerintah semakin banyak. Lantaran harus mengeluarkan biaya perawatan yang sangat besar.  “Tentunya harus dilakukan penghapusan terhadap aset yang tidak layak dan berusia tua. Caranya dengan melelang aset mobil yang usianya sudah tua tersebut,” kata mantan Kepala Desa Tunjungtirto ini.
Begitupla dengan aset tidak bergerak berupa gedung, kata dia, juga wajib didata ulang terkait kondisi terkini dan pemanfaatannya oleh isntansi.
“Semisal Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Malang di Jalan Sarangan Kota Malang didata kondisinya. Bila keberadaanya tidak efektif, maka para pekerja di dinas tersebut bisa pindah ke komplek Kantor Bupati Malang di Kota Malang,” kata dia.
Masih menurutnya, terkait dengan beberapa aset tanah yang samar-samar, pun harus dipertegas. Artinya, seperti aset tanah dan bangunan yang kini dikuasai orang atau pihak ketiga, pun diperjelas lagi. “Jangan sampai, semua dibiarkan berlarut-larut sehingga menjadi temuan BPK,” pungkasnya. (big/lim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...