Disinyalir Cacat Hukum, Mutasi 31 Mei Dibatalkan


MALANG - Mutasi 248 pejabat di lingkungan Pemkab Malang, yang dilakukan oleh Plt. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, pada 31 Mei lalu disinyalir cacat hukum. Rotasi jabatan itu akhirnya dibatalkan. Pembatalan mutasi, setelah DPRD Kabupaten Malang melakukan hearing dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Selasa (18/6) petang.
Pembatalan mutasi tersebut, disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, usai melakukan hearing. Menurutnya, pembatalan tersebut karena ada banyak pertimbangan.
"Pada intinya pelantikan 31 Mei lalu dibatalkan dengan banyak pertimbangan. Salah satunya karena adanya pelaksanaan Pilkades serentak," ungkap Hari Sasongko.
Dikatakannya, bahwa Pilkades menjadi pertimbangan lantaran banyak pejabat administrator dan pengawas (eselon 3 dan 4) yang menjabat sebagai Camat. Di mana Camat harus melakukan pemantauan proses Pilkades mulai awal sampai selesai.
"Pelantikan yang sudah dilakukan sebelumnya, masih belum berakibat pada APBD. Artinya belum sampai ada perubahan tunjangan pada yang bersangkutan. Sehingga masih ada waktu untuk pembatalan atau penundaan pelantikan tersebut," jelasnya.
"Pertimbangan lainnya, pembatalan pelantikan tersebut karena surat perintah mulai kerja (SPMT) untuk pejabat yang dimutasi masih belum turun," sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Kendati pelantikan dibatalkan, namun dari hasil hearing, Hari Sasongko, mengatakan, bahwa izin pelantikan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada. Hanya saja turunnya surat izin setelah adanya pelantikan. Yakni pada 14 Juni, sementara pelantikan pejabat dilakukan pada 31 Mei.
"Saya menganggap alpa (Plt. Bupati, Red). Harusnya sesuai prosedur menunggu sampai adanya surat izin turun. Karenanya hasil hearing ini nantinya, akan kami bahas lagi di komisi. Apakah sudah cukup atau belum. Kalau memang dinilai belum cukup, akan ditindaklanjuti lagi dengan membentuk Pansus," terangnya.
Lebih lanjut, Hari Sasongko mengatakan, bahwa berdasarkan klarifikasi Tim Baperjakat, proses pengajuan mutasi atau rotasi jabatan sudah dilakukan sejak bulan Maret 2019. Namun surat yang diajukan pada saat itu, ada jawaban dari Kemendagri melalui Gubernur Jatim tidak diperbolehkan melakukan mutasi.
Setelah ditindaklanjuti karena ada kesalahan surat pengajuan. Surat pengajuan untuk mutasi pejabat tinggi Pratama (eselon 2) dengan pejabat administrator dan pengawas dijadikan satu. Padahal seharusnya pengajuan suratnya harus terpisah.
Sebab untuk rotasi pejabat tinggi Pratama harus ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), selain persetujuan Kemendagri. Sedangkan untuk pejabat administrator serta pengawas, hanya persetujuan Kemendagri.
"Dari kesalahan tersebut, akhirnya Pemkab Malang mengajukan surat permohonan lagi pada 27 Mei. Karena surat kedua ini dijanjikan secara lisan oke, akhirnya pada 31 Mei dilaksanakan pelantikan," urainya.