DPRD Tunggu Jawaban KASN


Pembentukan Pansus Mutasi
MALANG-Jawaban Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akan menentukan sikap DPRD Kabupaten Malang selanjutnya. Terutama terkait pembentukan panitia khusus (Pansus) tentang mutasi 31 Mei. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi I, Didik Gatot Subroto, kemarin. 
"Kita menunggu hasilnya hari ini (kemarin, red). Sekda Kabupaten Malang beserta tim Baperjakat sedang mengambil jawaban surat dari KASN untuk mutasi jabatan pejabat tinggi Pratama," ungkap Didik Gatot Subroto, ketika dikonfirmasi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, mengatakan bahwa pembentukan Pansus berdasarkan usulan dari anggota dewan. Terutama Komisi I yang menangani masalah mutasi jabatan. Ketika Pansus memang dibutuhkan, anggota dewan akan mengusulkan ke badan musyawarah.
Menurut Didik, hasil hearing Selasa (18/6) lalu, bahwa tim Baperjakat Kabupaten Malang berangkat ke Jakarta pada Kamis (20/6) kemarin. Baperjakat jemput bola mengambil surat keputusan dari KASN untuk mutasi pejabat tinggi Pratama.
Karena untuk mutasi pejabat tinggi Pratama (eselon 3 dan 4), harus ada izin tertulis dari KASN. Surat izin melakukan mutasi pejabat tinggi Pratama harus terpisah, dengan surat izin mutasi pejabat administrator dan pengawas. Karena izin mutasi pejabat administrator dan pengawas, hanya cukup dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau hari ini (kemarin, red) hasilnya ternyata tidak ada izin tertulis (dari KASN, red), maka baru nanti akan dibentuk Pansus," jelasnya.
Namun, lanjut Didik, kalau surat izin tertulis sudah ada, maka permasalahan mutasi sudah clear. Sehingga tinggal pembenahan administrasinya saja.
"Kalau untuk pejabat administrasi dan pengawas, sudah clear karena sudah ada jawaban atau izin tertulis dari Kemendagri. Meskipun surat izinnya terlambat diterima, setelah pelantikan sudah dilakukan," terangnya. 
Sehingga dengan penundaan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)), tidak mengubah struktur dan sebagainya. 
"Mungkin nanti dilakukan pengukuhan atau pelantikan ulang saja, yang kewenangannya pada Pemkab Malang," tuturnya.
Lantas apa tujuan pembentukan Pansus, ketika nantinya surat izin tertulis dari KASN tidak ada?. Didik mengatakan, bahwa Pansus tersebut nantinya untuk interpelasi kepada Bupati Malang. 
"Yakni mengundang atau meminta keterangan kepada Bupati Malang, selaku penyelenggara dan penanggungjawab kegiatan," pungkasnya.(agp/ary)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :