Dua Perusahaan Tak Bayar UMK


KEPANJEN - Dua perusahaan di Kabupaten Malang, diperbolehkan membayar pegawainya tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018. Setelah penangguhan UMK yang diajukan oleh dua perusahaan itu dikabulkan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, akhir bulan Januari lalu.
Dua perusahaan itu yakni bidang kesehatan di Singosari dan bidang pengawetan makanan di Pakisaji. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, Disnaker Kabupaten Malang, Achmad Rukmianto.
Dia  mengatakan, meski penangguhan UMK dikabulkan dua perusahaan itu tetap wajib membayar gaji para pegawainya. “Tentunya gaji yang dibayarkan dibawah UMK dan wajib disepakati bersama antara perusahaan dengan pegawai,” ujarnya.
Totok, sapaannya menjelaskan, tugas Disnaker saat ini, mengawasi pelaksanaan pembayaran UMK di seluruh perusahaan. Lantaran seluruh perusahaan masih berpeluang membayarkan gaji kepada seluruh pegawainya tidak sesuai dengan UMK.
“Kalau tidak terjadi gejolak antara pegawai dengan perusahaan yang menerapkan perjanjian di bawah tangan itu tidak masalah. Biasanya, masalah terjadi ketika adanya gejolak dari para karyawan maupun buruh,” paparnya.
Disnaker sudah mewanti-wanti kepada perusahaan terkait hal ini. “Sehingga, apabila terjadi masalah dengan pegawainya, saya mengimbau kepada perusahaan supaya menyelesaikan demgan baik-baik, jangan sampai terjadi demo,” tegasnya.
 “Pada akhir bulan Januari lalu, merupakan pembayaran gaji pertama perusahaan kepada pegawainya, dengan sesuai UMK yang baru. Harapannya seluruh perusahaan membayar gaji sesuai UMK tersebut,” papar dia. (big/mar)  

Berita Terkait

Berita Lainnya :