Gaji PPPK, Pemkab Gunakan Anggaran DAU


MALANG - Pemkab Malang memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan terhambat. Sekalipun pemerintah pusat belum menggelontorkan anggaran tambahan pada Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019.
“Untuk urusan gaji tidak ada masalah,” kata Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti SH, MSi. Sebab, Pemkab Malang akan menggunakan anggaran DAU yang sudah ada lebih dulu yang akan diusulkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).  
Menurutnya, pencairan DAU untuk pembayaran gaji sudah tersedia satu tahun. “Jadi tidak ada masalah, digunakan dulu anggaran yang ada dan kekurangannya diajukan saat PAK," ucap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini.
Dia menyebutkan, sejauh laporan dibuat dengan benar, maka tidak akan ada persoalan hukum. Apalagi penggunaan anggaran juga sangat jelas dan ada aturannya. Yaitu PP No 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK.  
“Kami sudah melakukan konsultasi terkait dengan hal ini dengan pemerintah provinsi, dan ada aturan hukum yang melindungi untuk mekanisme gaji PPPK. Dan itu menjadi alternatif untuk pembayaran gaji PPPK,” tambahnya.
Seperti diketahui, pengadaan PPPK Kabupaten Malang dibuka untuk posisi 856 eks honorer K2 dan tenaga penyuluh pertanian. Lainnya berupa 760 tenaga pendidikan, 14 tenaga kesehatan dan 82 penyuluh pertanian. (ira/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :