Gandeng KPK, Inspektorat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

 
MALANG - KPK menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi, whistle blowing system dan benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Malang. Jumat (14/9), kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Malang, digelar di Akasia Ballroom, Hotel Savana. 
Hadir langsung sebagai pemateri adalah Head Program Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, Deputi Pencegahan KPK, Andi Purwana. Kepada para peserta, Andi lebih dulu menjelaskan tentang pengertian gratifikasi. 
Bahkan, agar penjelasan yang disampaikan mudah ditangkap peserta dan tidak monoton, pria asli Kota Malang ini menyertainya tayangan video dengan gambar kartun.  “Jadi yang pertama saya katakan, gratifikasi berbeda dengan gravitasi,” tuturnya. 
“Jika gravitasi, benda dari atas jatuh ke bawah. Tapi sebaliknya, gratifikasi adalah benda dari bawah naik ke atas,” ungkapnya. Penerima gratifikasi adalah PNS, atau pejabat penyelenggara negara. Ia sempat menyinggung perkara korupsi Kota Malang. 
41 mantan anggota DPRD Kota Malang berada dalam jeruji besi, lantaran tersangkut perkara korupsi dengan dugaan menerima gratifikasi. “Kalau ingat itu, miris saya. Padahal kita membangun Kota Malang dengan salam satu jiwa,” kata pria asli Jalan Joyo Suko Malang ini. 
Dia pun menerangkan, bahwa pemberian kepada pejabat, bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, memberi atau menyuap pejabat justru menghancurkan moral. Dimana dengan menyuap pejabat, pemberi suap mengajarkan pejabat tersebut memiliki mental pengemis. 
“Gratifikasi menciderai rasa keadilan. Dan gratifikasi bertentangan dengan sumpah jabatan PNS,”  tegas Andi. Ia mengatakan, jika saat dilantik sebagai pejabat, PNS wajib mengucapkan sumpah jabatan. 
Dimana dalam sumpah salah satu janji yang diucapkan adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun demikian, kerap kali pelayanan kepada masyarakat itu ternodai, lantaran adanya gratifikasi. 
“Lebih-lebih ada pelayanan, yang kemudian waktunya lama lantaran tidak ada uang dalam pelayanan tersebut,” tambahnya. Gratifikasi pun dilakukan dengan banyak istilah, mulai dari uang rokok, uang jajan, uang fotokopi, apel malang, hingga kotak durian. 
Dalam materinya, Andi mengatakan ada empat yang mempengaruhi gratifikasi. Yakni tekanan, ada kesempatan, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan, dan terakhir capability. Gratifikasi juga menghancurkan nasib bangsa. 
Melalui sosialisasi yang dilakukan, Andi  berharap tidak ada lagi gratifikasi di Kabupaten Malang. ”Sudah saatnya kita mengatakan tidak, dengan berbagai bentuk pemberian. Terutama pejabat, harus berani menolak pemberian apapun dari siapapun,” ungkapnya. 
Dia mengatakan, seseorang memberikan sesuatu karena jabatan orang yang mendapatkan pemberiannya. Pemberian itu memiliki maksud dan tujuan, salah satunya memuluskan tujuan. Gratifikasi, tidak diperbolehkan hukum, maupun agama. 
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan jika sosialisasi ini diikuti oleh seluruh komponen pejabat di Kabupaten Malang. Mulai dari PPK, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Dia mengatakan, dengan pemahaman yang diberikan ini, kedepannya pejabat negara, atau penyelenggara berani menolak pemberian apapun. Atau setidaknya mereka melaporkan. “Jadi gratifikasi saat pemberian itu lebih dari Rp 1 juta. Jika tidak itu bukan gratifikasi,” ungkapnya. 
“Kalau pemberiannya barang dapat ditaksir harganya. Dan jika ragu-ragu, laporkan,” kata Tridiyah. Untuk  PNS daerah dapat melaporkan gratifikasi kepada inspektorat. “Pelapor juga tidak perlu khawatir, karena identitas pasti dirahasiakan,” tandasnya. (ira/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :