Kejar Bosda Rp 10 Miliar, Disdik Perjuangkan Insentif 2.800 GTT


KEPANJEN – Dihapusnya alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sejak tahun 2010 silam, ternyata dituding juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Maka dari itu, Dinas Pendidikan (Disdik) mengusulkan digulirkannya lagi dana Bosda. Salah satu alokasinya digunakan untuk insentif Guru Tidak Tetap (GTT).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr M Hidayat MM MPd mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pengadaan Bosda kepada bupati untuk diteruskan ke dewan. “Apabila disetujui oleh bapak bupati, maka tim anggaran Pemkab bersama Banggar  akan membahas Bosda ini,” ujarnya kepada Malang Post.
Disdik siap memperjuangkan alokasi Bosda untuk GTT dengan mengejar nominal antara Rp 8 Miliar hingga Rp 10 M. Hal itu untuk mengcover sebanyak 2.800 GTT. Sedangkan nominal intensif yang diupayakan yakni Rp 1 Juta per GTT tiap bulannya. Pihaknya juga mengupayakan seluruh GTT dapat menerima insentif melalui alokasi dana Bosda tersebut.
“Selama ini memang belum ada Bosda. Dulu pernah ada, namun dialihkan kepada lainnya. Sekarang, kami mengusulkan supaya Bosda ini ada lagi,” kata mantan wartawan Malang Post tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan langkah paling tepat untuk meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan, terutama pada sekolah dasar negeri.
Mengingat, kata Hidayat, saat ini kualitas serta prestasi pendidikan Kabupaten Malang sedang terpuruk. Pasca terjun bebasnya peringkat Kabupaten Malang saat Ujian Nasional (UN) SD sederajat pada tahun ajaran lalu yang menduduki peringkat 32 se Jawa timur. Sehingga, dibutuhkan langkah strategis untuk mendongkrak prestasi Kabupaten Malang.
“Kabupaten Malang saat ini kurang guru berstatus PNS. Hal ini yang menyebabkan kegiatan belajar menggajar di SD kurang begitu maksimal. Apalagi kesejahteraan GTT juga belum baik,” paparnya. Menurutnya, apabila kesejahteraan GTT sedikit lebih baik, maka mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mencetak siswa berprestasi.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo memang berharap supaya Dinas Pendidikan meningkatkan kesejahteraan GTT. “Selain meningkatkan kesejahteraan, seluruh GTT juga harus diberi kepastian. Tidak hanya kepastian insentif, melainkan kepastian jenjang dan tugasnya,” ucapnya,
Apabila seluruh GTT sudah diberi kepastian terkait masa depan mereka dan kesejahteraan semakin meningkat, kata dia, maka mereka semakin bersamangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. “Saya optimis setelah GTT diperhatikan, maka prestasi Kabupaten Malang menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (big/bua) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :