Mustahil, Entas Kemiskinan Abai Pendidikan


Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Bupati Malang, Rendra Kresna. Khususnya di periode kedua kepemimpinannya. Selain prioritas pariwisata dan lingkungan hidup, mengentas kemiskinan menjadi program utama di Kabupaten Malang. Banyak kegiatan telah dilaksanakan untuk program prioritas tersebut.
    Lumayan, angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada pertengahan tahun ini mengalami penurunan. Bila tahun 2015 ada sekitar 290 ribu jiwa, tahun ini turun jadi 278 ribu jiwa. Demikian
yang disampaikan Bupati  usai Workshop “Pengurangan Angka Kemiskinan di Desa” beberapa waktu lalu. Meski data tersebut juga perlu update lagi per tahun.
    Seiring dengan program pengentasan kemiskinan tersebut, Kabupaten Malang tengha dihadapkan pada persoalan mendasar, yaitu pendidikan dasar. Seperti diberitakan Malang Post selama tiga hari terakhir ini, mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang cukup rendah. Kalau pun tidak mau dikatakan sangat rendah.
Mengacu pada perolehan hasil Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2016/2017 kemarin, kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Malang menurun. Menempati peringkat 32 se Jawa Timur, setelah di tahun ajaran sebelumnya ada di peringkat 30. Entar di tahun ajaran 2017/2018 mendatang, mungkin turun lagi.
Nah, dengan program pengentasan kemiskinan yang menterang, dialokasikan dana miliaran, namun sektor pendidikan dasar terabaikan, apakah itu mungkin? Kalau pun jumlah kemiskinan tahun ini berkurang, dengan mutu pendidikan dasar yang amburadul, sebenarnya itu juga menabung angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya, minim 10 hingga 15 tahun berikutnya.
Rasanya perlu disepakati bersama, bahwa kualitas   pendidikan, khususnya pendidikan dasar sebagai peletak dasar pendidikan berikutnya,   akan sangat berpengaruh  pada  kualitas  SDM  dan  pada  akhirnya   mempengaruhi   kualitas   hidup  masyarakat. Disini, akan kelihatan, masyarakat tersebut ada pada status miskin atau tidak.
Jika mengacu Nawa Cita Presiden Jokowi 2015-2019, pada Nawa Cita ke 3, dan 5 yang bunyinya sebagai berikut: Membangun    Indonesia    dari    pinggiran    dengan   memperkuat   daerah   dan   desa   dalam kerangka negara kesatuan (3), Meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  
Indonesia  melalui  program  Indonesia  Pintar  dengan  wajib  belajar  12  tahun  bebas pungutan (5).
    Bisa jadi, Presiden Jokowi menyadari betul, kebodohoan itu dekat dengan kemiskinan. Untuk itu, pendidikan dasar jadi prioritasnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan ini bukan isapan jempol belaka, karena sudah terbukti dari hasil penelitian tim peneliti di Princeton university, menemukan fakta bahwa sebuah kemiskinan mempengaruhi kerja otak.
    Intinya, mustahil mengentas kemiskinan dengan mengabaikan pendidikan. Terutama pendidikan dasar, harus juga menjadi prioritas Kabupaten Malang. Perlu dibenahi dan harus ditingkatkan kualitasnya. Bukan malah menurun, seperti yang terjadi saat ini. Ironis sekali, jika angka kemiskinan justru bertambah pasca kepemimpinan Bupati Rendra Kresna.
    Lalu bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang? Secara langsung, Bupati sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, saat baru dilantik, 31 Juli 2017 lalu. Persoalan menurunnya prestasi pendidikan ini jadi pekerjaan rumah terbesar Dinas Pendidikan yang kini dipimpin Dr M Hidayat MM MPd.
    Untuk sementara, persoalan yang muncul adalah kekurangan jumlah guru, belum bisa mengimbangi banyaknya Sekolah Dasar. Hingga muncul wacana untuk merger sekolah dasar yang memang tidak siap berdiri sendiri karena faktor guru dan jumlah siswa terbatas. Bisa merger dua SD agar kuantitas terpenuhi, dan berharap kualitas meningkat.
    Sedangkan untuk pemanfaatan Guru Tidak Tetap (GTT) sepertinya juga belum maksimal, dengan alasan anggaran. Maklum, dengan insentif yang minim, seringnya GTT tidak bisa konsentrasi penuh untuk peningkatan kualitas pendidikan. Saya mengetahui sendiri, GTT harus nyambi pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan keluarganya.
    Meski mungkin tidak semua, namun rasanya mereka tidak sempat untuk memikirkan peningkatan mutu pendidikan di tempatnya bertugas. Padahal banyak hal yang harus dipikirkan, disiapkan dan harus dikerjakan untuk memenuhi standart mutu pendidikan. Khususnya memenuhi
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005.
Lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan sekolah; (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Sudahkah itu semua dipahami dan diajalankan dunia pendidikan Kabupaten Malang?
Berbicara peningkatan  mutu  pendidikan  tidak  akan  banyak  berarti jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan.   Undang-undang   Sistem   Pendidikan   Nasional menyebutkan  bahwa  penjaminan  mutu    pendidikan    merupakan    tugas    sekolah,    sedangkan pemerintah pusat dan daerah bertugas memfasilitasi peningkatan mutu sekolah.
Beberapa  peraturan  pemerintah  sebagai  turunannya  juga  mengamanatkan   hal   yang   sama. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan di sekolah akan  memastikan  bahwa  pengelolaan  sekolah,  proses  pembelajaran  dan  program-program  lainnya dijalankan dengan standar mutu. Pertanyaannya, apakah sekolah telah melakukannya? Yang jelas, kasihan putra-putri kita, jika tidak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bukan begitu? (*)

Berita Terkait

Berita Lainnya :