Pelantikan Bupati Definitif, DPRD Bisa Surati Kemendagri


MALANG - DPRD Kabupaten Malang menyerahkan sepenuhnya penetapan Bupati Malang definitif kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dewan sifatnya hanya menunggu saja. Namun jika menganggu proses APBD, maka DPRD tak segan untuk berkirim surat kepada Kemendagri.
"Keputusan penetapan bupati definitif berada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau sampai sekarang belum ada penetapan, kendalanya apa kami tidak tahu," ungkap Wakil Ketua DPRD, Unggul Nugroho.
Namun demikian, Unggul berharap penetapan Bupati Malang definitif untuk Sanusi, segera turun. Alasannya, karena jabatan bupati definitif sangat penting. Baik di lingkungan birokrasi, ataupun legislatif dengan DPRD.
Salah satunya, tidak bisa mengambil keputusan strategis. Misalnya, merencanakan tata ruang pembangunan yang berasal dari inisiatif sendiri. Termasuk terkait mutasi jabatan, meskipun kebijakan mutasi jabatan sekarang masih ditelaah bidang hukum DRPD Kabupaten Malang.
"Sedangkan kaitannya dengan dewan, adalah terkait dengan semua kebijakan. Sehingga selama ini Plt. Bupati Malang hanya melanjutkan saja kebijakan dari Bupati Malang sebelumnya," jelasnya.
Lantas apakah DPRD akan mengambil langkah, dengan mendesak Pemprov Jatim untuk mengajukan penetapan bupati definitif?. Unggul mengatakan, bahwa DPRD sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada Kemendagri. Kami hanya menunggu keputusan penetapannya saja," terang politisi Partai Gerindra ini.
"Namun kalau sampai penerapan APBD nanti masih belum ada, terpaksa kami akan mengirimkan surat. Termasuk berkonsultasi ke Kemendagri bagaimana menyikapinya. Harapan kami, segera ada penetapan," sambungnya.

Berita Terkait