Pemkab Berharap Pembangunan Alun-Alun Dapat Terwujud


KEPANJEN - Pemkab Malang lagi-lagi berharap pembangunan alun-alun dan jalan tembus di wilayah  Kabupaten Malang terwujud. Bahkan tahun 2019 ini, dianggarkan Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan. Ini dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.
“Yang dibebaskan bukan hanya untuk alun-alun saja, tetapi jalan tembus,” katanya. Anggaran  Rp 50 miliar yang disebutnya, sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2019. Tomie menerangkan, pembangunan alun-alun memang tidak bisa tergesa-gesa.
Katanya, banyak proses yang harus dilalui. “Perencanaan sudah sejak tahun 2016 lalu. Dimulai dari pemetaan lahan. Hingga kemudian, tahun 2017 kami melakukan pendataan dan uang ganti untuk warga yang tanahnya terkena imbas pembangunan itu,” ungkapnya.
Tahun 2017, lanjutnya, pembebasan lahan juga belum bisa maksimal. Sehingga rencana 2018 pembangunan fisik alun-alun pun tak bisa dilakukan. Pemkab Malang menunda pembangunan. “Tahun ini kami melakukan pendataan ulang,” ucap dia.
Tomie meyakini tidak ada kendala dalam melakukan pendataan hingga pembebasan lahan.  “Jika semua prosesnya pendataan hingga pemberian uang pergantian selesai tahun ini, maka tahun depan pembangunan fisik dilakukan," ujar Tomie.
Pembangunan fisik alun-alun akan dikerjakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. “Sedangkan infrastruktur jalan, akan dikerjakan Dinas PU dan Bina Marga Kabupaten Malang,” tutupnya.
Pantauan Malang Post, sejauh ini Pemkab Malang masih melakukan inventarisasi lahan hingga diketahui November 2018 lalu, sudah ada 56 bidang tanah dengan luas lahan sekitar 3,8 hektar. Namun masalah lain, kepemilikan lahan juga menjadi problem sendiri.
Banyak pemilik lahan yang akan dibebaskan, tidak tinggal di wilayah tersebut. Ada yang milik warga kota Malang, ada pula yang bekerja di luar neger, namun ada juga yang tidak diketahui secara jelas kepemilikannya atau tak bertuan. (ira/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :