Petani Sumawe Protes IPHPS


MALANG - Suasana area perhutanan wilayah Perhutani di Sumbermanjing Wetan (Sumawe) memanas, kemarin. Ratusan petani pemanfaat hutan di Desa Tambakrejo, Sumawe, turun ke jalan. Mereka menolak pematokan batas Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).  
Aksi itu, dikoordini oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LPMDH). Lantaran situasi saat itu tidak kondusif, membuat pematokan yang dilakukan Balai Pemantapan Kawasan Hutam Kementerian LHK ditunda. 
Hal ini, setelah dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak yang difasilitasi Perhutani dan Muspika Sumbermanjing Wetan. Ketua LPMDH Sumbermanjing Wetan Suhardi mengatakan, pihaknya menolak pemasangan pematokan IPHPS karena memiliki dasar hukum yang kuat. 
“Kami masih memiliki payung hukum tetap berupa akta notaris dan badan hukum atas pengelolaan hutan yang akan alih status menjadi IPHPS,” ujarnya.
Dia menjelaskan, apabila status IPHBS diterapkan, maka para petani mempertanyakan hak mereka atas pengelolaan lahan perhutanan yang dimanfaatkan untuk pertanian itu. 
“Dengan adanya IPHPS ini, saya bersama para petani lainnya, khawatir tidak bisa mengolah lahan perhutanan yang dimanfaatkan untuk pertanian,” tegasnya.
Apalagi sejak tahun 2005 lalu, pihaknya bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) merawat serta memanfaatkan area lahan hutan yang ada di tempat tersebut. Sehingga, melalui pemanfaatan itu juga memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar serta para petani.
Apabila lahan itu beralih statu menjadi IPHPS, maka tidak memiliki hak lagi. “Kami sebenarnya hanya meminta kejelasan terkait program IPHPS ini,” ungkap dia. 
“Karena sejak tahun 2005 kami mendirikan lembaga ini, sudah ada kerjasama dengan Perhutani,” terangnya. Kerjasama yang dimaksud kata dia, seperti pemanfaatan hutan untuk pertanian dan juga mengelola area hutan menjadi tempat wisata. 
Sementara itu, Koordinator Keamanan Perhutani KPH Malang Achmad Padeli mengatakan, masalah ini mencuat karena ada beberapa penerima IPHS diluar wilayah Sumbermanjing Wetan. Selain itu, belakangan ini juga muncul nama-nama penerima yang diduga fiktif dan diketahui berasal dari luar daerah.
“Semua harus duduk bersama supaya lebih jelas. Seperti pendataan nama penerima IPHPS tersebut juga harus jelas,” ujarnya di tempat yang sama. Dia menjelaskan, maka dari itu, untuk sementara pematokan lahan ditunda. 
Hal ini atas kesepatakan seluruh pihak yang terlibat pada pertemuan saat mediasi tersebut. “Bahkan dari daftar nama penerima bantuan IPHPS ada nama salah seorang pejabat di Pemkab Malang. Maka dari itu, kami simpulkan nama-nama penerima bantuan ini fiktif,” katanya. (big/mar)

Berita Lainnya :