Sanksi Tegas Akan Diberikan


MALANG - Para pengguna spektrum frekwensi sebaiknya agar lebih tertib dalam penggunaan frekwensi. Terutama dalam hal perizinan. Karena jika ada yang menggunakan spektrum frekwensi ilegal atau tidak berizin, maka pengguna tersebut dapat dikenai dengan pidana penjara  selama 15 tahun.
Hal ini kemarin dikatakan Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya, Henry Pribadi. Dalam materinya Henry membahas tentang Izin Penggunaan Spektrum Frekewnsi  Radio dan Televisi.
 ”Ada dua sanksi yang dapat diterapkan jika diketahui pengguna spektrum frekwensi tanpa disertai izin. Pertama adalah sanksi administrasi berupa pencabutan izin, setelah diberikan peringatan tertulis, dan kedua adalah sanksi pidana. Ada dua sanksi pidana yang dapat diterapkan, pertama pidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 400 juta. Dan kedua pidana penjara paling lama 15 tahun penjara,’’ ungkapnya.
Sanksi penjara 15 tahun ini dikenakan kepada pengguna spektrum frekwensi, selain tidak memiliki izin, aktifitas komunikasinya juga membahayakan nyawa atau mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Henry pun mencontohkan, salah satu pengguna spektrum frekwensi yang mengganggu penerbangan. ”Dimana aktifitas pengguna spektrum frekwensi ini juga mengancam nyawa orang lain,’’ ungkapnya.
Balmon menurut Henry tidak pernah berhenti dalam melakukan sosialisasi. Tujuannya jelas, agar pengguna spektrum frekwensi ini dapat tertib dan tidak menyalahi aturan. ”Sekarang banyak sekali yang menggunakan frekwensi radio. Dan kami pun terus melakukan pengawasan. Jika ditemukan ada yang tidak berizin, maka sanksi tegas pun akan diberikan,” tambahnya.
Lantaran itulah, Henry pun meminta masyarakat, lebih bersifat bijak, dalam menggunakan frekwensi radio.
Dia mengakui dengan wilayah Jawa Timur sangat besar, pihaknya tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal. Tapi demikian, bukan berarti dia diam. Jika ada pengaduan, pihaknya pun langsung bergerak.
”Total anggota kami seluruh Jawa Timur sekitar 40 orang. Dan kami terus melaksanakan tugas dengan maksimal,’’ tambahnya.
Sementara Ketua KPID Jawa Timur, A Afif Amrullah M.El  dalam materinya dia juga membawakan tentang pengaturan Izin Penggunaan Spektrum Frekwensi  Radio. Dia mengatakan, KPID merupakan wakil pemerintah dalam bidang penyiaran. Oleh karena itu, pihaknya pun serius saat memberikan materi. Dengan harapan, tidak ada lagi warga yang menggunakan frekwensi radio tanpa disertai izin.
Dalam materinya itu juga, Afif sempat membahas hilannya frekwensi empat televisi swasta di Malang. Empat televisi tersebut dikatakan Afif karena masa izinnya keempat televisi ini telah habis, dan belum diperpanjang.
Sedangkan soal pemberian izin, Afif mengatakan, jika pihaknya selalu menyediakan kanal-kanal untuk spektrum frekewensi. Seperti tahun 2018 lalu, Afif mengatakan KPID membuka 10 kanal untuk wilayah Kabupaten Malang.
Sedangkan Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang Ferry Hari Agung, berharap sosialisasi ini pengguna spektrum telekomunikasi lebih tertib. Dan peserta sosialisasi yang kemarin diundang, juga ikut mensosialisasikan kepada rekan-rekannya.(ira/jon)